Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/16/M.PAN/08/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 40, BN.2021/No.1016, peraturan.go.id: 4 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/16/M.PAN/08/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Mencabut :
PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. bahwa Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007
tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas;
1. KETENTUAN UMUM
2. TUJUAN
3. JENIS NASKAH DINAS
4. KETENTUAN LAIN-LAIN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2010
139
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
ABSTRAK:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan DaerahNomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
3. SUSUNAN ORGANISASI
4. TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
5. STAF AHLI BUPATI
6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
7. TATA KERJA
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupatidicabut dan dinyatakan tidak berlaku
57 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2018/NO. 40, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan kekayaan Negara di lingkungan
Kabupaten Kepulauan Aru, perlu menerapkan
manajemen risiko dalam rangka mendukung
pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif
dan efisien. Sehubungan dengan telah diterbitkannya
Standar Nasional Indonesia ISO 31000: 2011 oleh
Badan Standardisasi Nasional dan untuk
meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko
dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan
fungsi organisasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan
akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan
publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem
pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik,
perlu melakukan perlindungan informasi terhadap
dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik
Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sertifikat
Elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti
penyangkalan dan kerahasiaan dokumen elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 11 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sleman No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 40 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2016/N0.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan perizinan penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian perizinan parkir terhadap gambar rencana fasilitas parkir perlu dilakukan pengesahan oleh Perangkat Daerah terkait, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 32 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013;Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2007; Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2010; Perda Kab.Tangerang No 5 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 14 Tahun 2015; Perbup Tangerang NO 21 Tahun 2015; Perbup Tangerang No 25 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 dan pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.
Perubahan Perbup No 130 Tahun 2015
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Asministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan untuk tertib dalarn pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas pokok .dan fungsi masing-masing bidang/ unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara agar didapat hasil yang maksimal, perlu
diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai kedudka, tugas pokok dan fungsi dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; susunan organisasi; uraian tugas masing- masing seksi; kelompok jabatan fungsional; dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
-
-
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
