Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2009.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal
UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 45 Tahun 2008; Perpres Nomor 16 Tahun 2012; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; PERDA Prov Jambi Nomor 6 Tahun 2009; PERDA Prov Jambi 10 Tahun 2013; PERDA Prov Jambi Nomor 8 Tahun 2016; PERGUB Nomor 54 Tahun 2016
PERGUB ini Mengatur Mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama pada TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Majatama dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Majatama pada Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. BPR Majatama dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kinerja PT. BPR Majatama sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Besaran penyertaan modal;
5. Penganggaran;
6. Pertanggungjawaban;
7. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 64 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS - BANTUAN MODAL USAHA - WIRAUSAHA PEMULA DI KOTA TANGERANG
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha Pemula Di Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta membantu kelangsungan usaha di masa Pandemi Covid-19 perlu diberikan bantuan modal usaha kepada wirausaha pemula.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 20 Th 2020; Insmendagri No 1 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019.
Penambahan - Penyertaan Modal Negara - Republik Indonesia - Modal - Perusahaan Umum - Perum - Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
ABSTRAK:
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 44 Tahun 2005; PP Nomor 77 Tahun 2012; dan PP Nomor 27 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Nilai penambahan penyertaan modal negara tersebut sebesar Rp892.009.996.471,77 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen).
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum PT Jaminan Kredit Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2009.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
