Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, perlu Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Di Kepulauan Meranti, perlu diatur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di
Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penyelesaian Permaslahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan guna optimalisasi pelayanan
pemberian Persetujuan Lingkungan perlu disusun tata cara
dan persyaratan pemberian Persetujuan Lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian
Persetujuan Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Umum
Bab III Penyusunan AMDAL dan Formulir UKL-UPL
Bab IV Penilaian AMDAL, Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan
BabV Pendanaan Persetujuan Lingkungan
Bab VI Ketentuan Peralihan
BabVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib
administrasi kependudukan guna memperoleh
data kependudukan yang valid, akurat, dan
akuntabel dalam mendukung sistem
percepatan pembangunan Daerah melalui
kebijakan Daerah yang strategis, perlu
melakukan pelayanan administrasi
kependudukan; bahwa dalam upaya memberikan kemudahan
dalam mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan, meningkatkan, dan
mengembangkan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan bagi masyarakat
melalui penerapan teknologi informasi dan
komunikasi perlu melakukan inovasi
pelayanan;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2019.
PEMBANGUNAN - ZONA - INTEGRITAS - MENUJU - WILAYAH - BEBAS - KORUPSI - BIROKRASI - BERSIH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2022/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa Reformasi Birokrasi mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sehingga perlu disusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakannya dan perlu menetapkan Perbup tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2018; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Permen PANRB No.90 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tahapan pembangunan zona integritas, persyaratan dan mekanisme pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
khususnya tarif jasa kepelabuhanan/jasa tambat
kepada operator kapal maka terhadap Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018
tentang Pelayanan Kepelabuhanan dan Perairan,
perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Nomor Tahun 2021;
Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018
tentang Kepelayanan Kepelabuhanan dan Perairan (Berita Daerah
Kabupaten Kepualauan Meranti Tahun 2018 Nomor 58) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
Peraturan
Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji
Tiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah,
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan
lembaran Negara republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang Undang No 15 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi
Sulawesi Tenggara .
3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017
tentang inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang
Berbasis Risiko tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573). 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang
pengelolaan pengaduan pelayanan publik (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang
Berbasis Risiko tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelengaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221};
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2100;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor
9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun
2016 Nomor 9, Tambahn Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tengah Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Euton Tengah Nomor
16 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten
Euton Tengah Tahun 2017 Nomor 149);
16. Peraturan Bupati Euton Tengah No 42 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton
Tengah.
17. Peraturan Bupati Tengah No 25 Tahun 2022
Tentang Susunan Organisasi Daerah dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Euton Tengah Berita Daerah
kabupaten Euton Tengah Nomor 26 Tahun 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG BAB III
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BERBASIS RISIKO BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 47 Tahun 2022
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SECARA TERINTEGRASI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan
secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem
pengawasan pada sistem OSS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal; 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Perizinan, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Risiko, Pengawasan, Pelaku usaha, Lembaga Pengelolah dan penyelenggaraan OSS, Hari, Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Berita acara pemeriksaan, Izin, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
RUANG LINGKUP. BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USA. BAB V
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pengawasan Rutin. Bagian Kedua
Pengawasan Insidental. BAB V
PERANGKAT KERJA PENGAWASAN. BAB VI
PEMBINAAN. BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomer 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibutuhkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam suatu sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan, mudah diakses dan partisipatif;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024, perlu menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
2020; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.RENCANA AKSI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK; 4.PELAKSANAAN RENCANA AKSI; 5.PENDANAAN ; 6.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih yang Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air bersih, perlu adanya usaha untuk menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9
Tahun 2020; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; SPAB JP dan SPAB BJP; Penyelenggaraan SPAB; Pelayanan Air Bersih; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembiayaan dan Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
19 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
