STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN KARANGANYAR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2017/No.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin akses dan mutu
penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial yang
berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial secara minimal, perlu
menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM); ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang .
Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan
di Bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial; bahwa berdasarkan .pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten
Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110
Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24
Tahun 2017;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar pelayanan minimal bidang sosial di kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 87 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tertib Administrasi dalam Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik perlu Pedoman Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi dalam pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi dalam pengajuan,penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; permendagri No 77 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghitungan bantuan keuangan, penganggaran dalam APBD, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, pelaporan dan pertanggngjawaban penggunaan bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pati No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2017/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian
bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program
Bantuan Santunan Kematian maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di
Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan
Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf e, ayat (1) huruf f, ayat (1) huruf g, ayat (1) huruf i, Pasal 4 ayat (2), PAsal 5, PAsal 6, penyisipan BAB IVA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 diubah.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 85 Tahun 2017
Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana bantuan Hukum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2017/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.16 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.42 Tahun 2013 ;5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 ;6.Perda Kab Tanggerang No.14 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.standar bantuan hukum;4.tata cara pemberian bantuan hukum;5.pengawasan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Tahun 2017/No.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 39, Pasal 47 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang, maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provmsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provmsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provmsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan
Bab III Penyediaan Lahan Pertanian
Bab IV Kepastian Usaha
Bab V Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
Bab VI Asuransi Pertanian
Bab VII Penyuluhan dan Pendampingan
Bab VIII Jeminan Luasan Lahan Pertanian
Bab IX Regenerasi Petani
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kab perlu mendukung pendanaan Pendidikan di Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kab Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang bantuan operasional sekolah daerah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendikbud No 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud tujuan dan ruang lingkup, besaran biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2017
peran - serta - masyarakat - dalam - penyelenggaraan - penanggulangan - bencana - di - kabupaten - baNDUNG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2017/82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencanqa merupakan perwujudan hak dan kewajiban masyarakat mendapat perlindungan dan kehidupan sosial yang harmonis berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana No. 3 Tahun 2008; Peraturan kepala badan nasional penangngulangan bencana No. 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda kab. Bandung No. 2 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hak Kewajiban Dan Peran serta Masyarakat, Tata Cara Peran seta Masyarakat Yang Berstuktur Atau Organisasi Masyarakat, Pelaksanaan Peeran Serta Masyarakat, Pengawasan pelaporan Dan Penghargaan peran serta Organisasi Masyarakat, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 82 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bandung No. 23 Tahun 2013 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung
pembagian - kewenangan - tugas - dan - fungsi - perangkat - daerah - dalam - penyelenggaraan - penanggulangan - bencana - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2017/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Kewenangan , Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 9 Perda No. 2 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembagian Kewenangan Tugas, Fungsi Perangkat Daerrah dalam Penyelenggaraan Penanggulnagan Bencana di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 205; PP RI No. 21 Tahun 2008; PP RI No. 22 Tahun 2008; PP RI No. 23 Tahun 2008; PP Ri No. 18 Tahun 2016; Kepmendagri No. 131 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 tahun 2006; Permendagri bno. 27 tahun 2007; Perda kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. bandung No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan prinsip Pembagian Kewenangan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah:
a. bahwa dalam rangka mendukung program universal akses air
minum dan sanitasi khususnya akses menyeluruh jamban
sehat atau Open Defication Free (ODF), maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan bantuan sosial
jambanisasi bagi keluarga yang masih Buang air besar
sembarangan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berjalan lancar, efektif
dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun
pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga
Yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten
Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
218); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial jambanisasi, bertujuan untuk percepatan menuju Kabupaten Sukoharjo ODF atau bebas buang air besar sembarangan, sebagai wujud kepedulian kepada
keluarga yang belum memiliki jamban dan meringankan
beban keluarga penduduk Kabupaten Sukoharjo yang masih
BABS serta untuk memutus mata rantai penularan penyakit
berbasis lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
