PERBUP Kab. Bandung Barat No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada Standar Biaya Umum agar dapat dilaksanakan secara tertib, ekonomis dan bertanggungjawab maka perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permenkeu No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 232/PMK.02/2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Standar Biaya Umum, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 754
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan yang efektif dan efisien pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD Puskesmas; b. bahwa pembentuk UPTD Puskesmas dalam rengka melaksanakan kegiatan teknis opersional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan untuk menunjang kelancaran pelayanan secara langsung kepada masyarakat, dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 060/21,7452,Sek-RO.Org tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD Puskesmas Sinombayuga pada prinsipnya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sinombayuga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat disetujui berdasarkan Peraturan dan ketentuan yang berlaku serta hasil pembahasan bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERBUP No. 134 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah tahun 2022 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Taahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perda Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan risiko, pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, penyelenggaraan proses pengelolaan risiko, identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 No 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dan dalam rangka pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 16 Tahun 2022;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kab. bondowoso No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bondowoso No 7 Tahun 2021;
Perbup Bondowoso No 139 Tahun 2021.
Tunjangan Harl Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS (pegawai kontrak) pada BLUD UOBK RSUD, diberikan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian yang diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran BLUD UOBK RSUD.
Penerima Tunjangan Hari Raya : l) Pegawai Non PNS (pegawai kontrak) penerima Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berilrut:
a. warga negara Indonesia;
b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada anggaran BLUD UOBK RSUD; dan
d. merupakan pegawai yang bekerja secara penuh
pada BLUD UOBK RSUD;
e. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerima Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kejelasan pelayanan permintaan bahan bakar minyak dan pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Standar Opersional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 27 Tahun 2022
PEDOMAN – POLA – KARIR – PEGAWAI – NEGERI – SIPIL – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 179
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Nias Utara secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS DAN UNSUR POLA KARIR (Jenis Pola Karir dan Unsur Pola Karir), PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIR (Pembinaan Karir dan Bentuk Pola Karir), PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA, POLA KARIR DALAM JABATAN (Jabatan ASN, Persyaratan Jabatan Administrasi, Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian, Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan, dan Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN (Pengangkatan Dalam Jabatan, Perpindahan Dalam Jabatan, dan Pemberhentian dari Jabatan), KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 27 Tahun 2022
STANDAR – OPERASIONAL – PROSEDUR – ADMINISTRASI – PEMERINTAHAN – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturann Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: Prosedur Standar secara Administrasi dan Teknis dalam Administrasi Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Mamasa;
b. bahwa karena adanya penyesuaian standar harga satuan lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, sehingga Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.
Perubahan pada:
1. Pasal 1 tentang Ketentuan Umum
2. Pasal 5A tentang Standar Satuan Harga atau SSH merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah dan Standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntebel serta berorientasi pada hasil yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur Pedoman
Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah dengan Peraturan
Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daeerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sitematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian kewajiban LHKPN dan LHKASN serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah / Unit Kerja yang banyak melakukan perjalanan dinas perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU Ni 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 94 Tahun 2021, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 12 Tahun 2008, PerMenpanRB 39 Tahun 2013, Peraturan KPK No 7 Tahun 2016, PerMenpanRB No 41 Tahun 2018, PerMenpanRB No 17 Tahun 2021 ,
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Halaman : 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
