Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan
pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/tidak mampu
yang belum terbiayai oleh program Jaminan Kesehatan
Nasional perlu diberi bantuan pelayanan kesehatan;
b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan
Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di Kabupaten
Trenggalek sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan
Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu.
1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program
Jaminan Kesehatan; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu:
a. sasaran penerima bantuan pelayanan kesehatan bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu;
b. jenis pelayanan;
c. prosedur dan tata laksana pelayanan;
d. pelayanan yang tidak dijamin;
e. pembiayaan;
f. pengajuan klaim pelayanan; dan
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan peningkatan kemampuan akses pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga miskin dipandang perlu adanya pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan; bahwa penduduk miskin yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibiayai Pemerintah Pusat menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dari Kabupaten Brebes Tahun 2015;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang tambahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Cirebon No. 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/No. 61 Seri E Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan,
keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum pengelolaan dana bergulir yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum Daerah Pemberdayaan
Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo, perlu disusun standar
pelayanan minimal dalam pelaksanaannya; bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan
minimal badan layanan umum daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi
Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan, komponen SPM, penanganan dan penyehatan pinjaman bermasalah, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 61 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Dalam upaya Mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan langkah-langkah penanganan kemiskinan secara terencana, terarah, sistematik, dan terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan. BErdasarkan Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati banjar .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 .
Peraturan Bupati Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan, Meliputi : Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan; Tugas, Fungsi dan Sasaran; Proses Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial; Biaya; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 61 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017;
b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.PP No.58 Tahun 2005 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMDN No.32 Tahun 2011
terdapat dalam pasal 17, pasal 11, pasal 10, pasal 9a, pasal 9, dan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2017/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "BAROKAH"
ABSTRAK:
Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak. upaya pelayanan dan penaganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan secara terpadu. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "BAROKAH", Meliputi : Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Pelaksana SLRT-Penanganan Kemiskinan Barokah; Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 60 Tahun 2017
STANDAR BIAYA - PETUNJUK TEKNIS - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - JAMINAN PERSALINAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanannya maka perlu disusun standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2015; Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016
Perbup ini mengatur standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, yang meliputi; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggara BOK dan Jampersal; Mekanisme Pelaksanaan BOK dan Jampersal; Ruang Lingkup; Komponen Pembiayaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 58 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bekasi No. 64 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
