Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2024; PP Nomor 14 Tahun 2024.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir laporan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong terkait paket pekerjaan fisik yang melampaui Tahun Anggaran 2023, pekerjaan yang fisiknya sudah selesai namun pada realisasi keuangannya belum 100% (seratus persen), dan juga mengakomodir adanya pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2023 (progres fisik 100%) Surat Permintaan Pencairan (SPP)telah dibuat namun tidak sempat membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) atau tidak sempat cetak Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D), maka perlu dianggarkan kembali melalui pergeseran Anggaran dan 8elanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat DewanPerwakilanRakyat Daerah;bahwa dengan mengakomodir pergeseran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka akan menimbulkan perubahan pada struktur APBD baik dari segi Belanja dan Pembiayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Permerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman penyusunan APBDesa yang meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, dan hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
4 Halaman; Lampiran 20 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan menyediakan informasi risiko bagi organisasi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko;
bahwa dalam rangka lebih peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan sekaligus memberikan landasan untuk mempertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal, perlu menetapkan pengendalian untuk menangani risiko;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelalo risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ruang lingkup, Pengelolaan manajemen risiko, dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balagan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan dan/atau penyempurnaan peta jabatan, struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai perlu menyusun nilai dan kelas jabatan;bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/215/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
14 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2024
PERBUP Kab. Batang No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
alokasi bagian dari hasil pajak - retribusi ke desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2024/No.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu
faktor penunjang pendapatan asli daerah menuju kemandirian
daerah; bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, dan peningkatan kinerja
realisasi pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyaluran dana bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa maka
Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa,
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, penghapusan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12 Tahun 2024
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANOKWARI SELATAN SEBAGAI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN ABSTRAK
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN SEBAGAI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Manokwari Selatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 21 Tahun 2017;
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengelola SPAM Kabupaten, dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yakni kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Susunan Organisasi UPTD terdiri atas; Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator SPAM IKK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10Yo (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga wajib untuk dipenuhi;
b. bahwa terdapat beberapa program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 serta terjadinya pergeseran beberapa rincian obyek belanja dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik sehingga penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
c. bahwa dalam rangka memenuhi belanja wajib dan efektif pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri 52 Tahun 2012; Permendagri 62 Tahun 2017; Permendagri 77 Tahun 2020; Permendagri 9 Tahun 2021; Permendagri 84 Tahun 2022; Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023; Perbup Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana anggaran pendapatan daerah sebesar Rp3.415.835.849.503, anggaran belanja daerah sebesar Rp3.346.922.280.223, dan pembiayaan daerah sebesar (Rp68.913.569.280).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk rnenjamin ketersediaan arsip yang autentik dan rnendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistern penyelenggaraan kearsipan nasional, maka perlu rnelakukan penataan kernbali pedoman kode kiasifikasi arsip di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Merangin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pedornan Kode Klasiflkasi Arsip di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Merangin.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Tahun 2000; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2012; Peraturan menteri dalam negeri No.83 Tahun 2022; Peraturan kepala arsip Nasional republik Indonesia No.19 Tahun 2012; Peraturan daerah No.5 Tahun 2021;
Ketentuan Umum, Kode Klasifikasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, pengaturan tentang Tata Naskah Dinas perlu dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;;
UU No.12 Tahun 1956 telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 Telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.1 Tahun 2023; Peraturan arsip nasional No.5 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.6 Tahun 2016 telah diubah kedua kalinya dengan peraturan daerah No.5 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.22 Tahun 2018;
Ketentuan umum, Jenis,susunan,dan bentuk naskah dinas, Pembuatan naskah dinas, Pengamanan naskah dinas, Penjabat penandatanganan naskah dinas, Pengendalian naskah dinas, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2019 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
