2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 2003 No. 50, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-Barang Berbahaya)

1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 1981 No. 20, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan : "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah India Mengenai Kerjasama Di Bidang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah India Yang Telah Ditandatangani Di Bombay, India, Pada Tanggal 9 Januari 1981

1979

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 1979 No. 14, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan "Charter For The Asian Organization Of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)” Berlin, Tanggal 4 Oktober 1978

1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 1974/No. 21, LLBPHN : 21 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan "Additional Protocol To The Constitution of The Universal Postal Union, Tokyo 1969"

1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 1986 No. 37, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Agreement On Trade And Economic Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan

2003

Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2003/NO.91, TLN NO.4309, LL SETNEG :2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

1953

Undang-undang (UU) NO. 21, LN.1953/NO.58, LL SETNEG : 2 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria

1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 1983 No. 16, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Tentang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Damai", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kanada Yang Telah Ditandatangani Di Ottawa, Kanada, Pada Tanggal 12 Juli 1983

2004

Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2004/ No. 88, TLN NO. 4414, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)

1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, LN. 1982 No. 20, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini Dan Kerjasama Tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini Yang Telah Ditanda Tangani Di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 1980