PENDIDIKAN KHUSUS-PENDIDIKAN MENENGAH-PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU-PETUNJUK PELAKSANAAN
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2019/No.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
perubahan pengaturan tentang penerimaan peserta didik baru dengan diterbitkannya Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pergub No.42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan Pergub.
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2018; PP No.17 Tahun 2010; PP No.48 tahun 2008; Permendiknas No.34 Tahun 2006; Permendiknas No.70 Tahun 2009; Permendikbud No.22 Tahun 2016; Permendikbud No.51 Tahun 2018; Perda No.16 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim No.42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Di Prov. Kaltim. Perubahan ketentuan pada: Pasal 1; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 14; Pasal 17; Pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan yang Diubah: Pergub Kaltim No.42 Tahun 2017
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
PERIODE TAHUN 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh bupati atas usulan panitia pemilihan;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002
PERATURAN INI SEBAGAI ACUAN PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA, TERMASUK SELRURUH MEKANISME PEMILIHANNYA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksasna Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu
UNIT PELAKSANA TEKNIS - SATUAN PENDIDIKAN - FORMAL - NON FORMAL - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS - pembentukan - susunan organisasi -tugas dan fungsi - tata kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendikbud No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Mahakam Ulu No. 5 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan; Kepegawaian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksasna Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2016
EDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/No. 32 Seri E Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan dana bantua.n operasional
sekolah oleh satuan pendidikan, sesuai kebijakan
laporan keuangan bereasis akrual, wajib
menyclenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan dengan
laporan keuangan pemerintah daerah; bahwa untuk rnendukung konsolidasi
pertanggungjawaban keuangan dana bantuan
operasional sekolah dalam laporan keuangan
pemerintah daerah dalam sistem akuntansi
pcmerintahan dan pengelolaan keneogan daerah,
perhi disusun pedoman pengelolaan keuangan yang
diatur dengan Pcraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 T&hun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah di Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 serta mengganti Pergub No. 43 Tahun 2019, perlu menetapkan Pergub tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Permendikbud No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang Rasio Kelas dan Daya Tampung; Persyaratan; PPDB Jenjang Paud dan SD; PPDB Jenjang SMP/SMA; PPDB Jenjang SMK; PPDB Jenjang SLB dan PKBM; Tahapan Pelaksanaan PPDB; Pengisian Daya Tampung; PPDB Bersama; Pelaksana; Penyebarluasan Informasi; Pembiayaan; Sanksi; serta Penyebarluasan Informasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, Pergub No. 43 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 16 hlm.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Perpustakaan Digital
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pengelolaan Perpustakaan Digital;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraa Perpustakaan Digital; Jenis Perpustakaan Digital; Pengembangan Perpustakaan Digital; Pengamanan Perpustakaan Digital; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas penunjukan personil Koordinator Wilayah dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas; bahwa sebagaimana huruf a, dipandang perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permen Pendidikan dan Kebudayaan No.4 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perbup Sambas No.39 Tahun 2016, Perbup Sambas No.19 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat