Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang sistematik, terpadu dan meyeluruh, merupakan langkah strategis dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak, untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan data yang valid dan akurat sebagai dasar alokasi kebijakan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang sasaran program percepatan penanggulangan kemiskinan kabupaten lombok tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, Pearaturan Presiden nomor 166 tahun 2014, Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 tahun 2013
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan dan Maksud, Data, Kegiatan dan Indikator Sasaran Program Kemiskinan, Kegiatan, Indikator Sasaran Program, Pelaksanaan Program Kemiskinan, Monitoring dan evaluasi program kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Besaran Santunan Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana Di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan beserta Perubahannya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017;
b. bahwa Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan yang berpatokan pada kebutuhan rehabilitasi tahun 2014 perlu disesuaikan yang diberikan kepada masyarakat karena biaya meterial bangunan dan nilai kerusakan akibat bencana berdasarkan laporan dan pengecekan cenderung mengalami peningkatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu memberikan bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo; bahwa dengan berlakunya sistem pembayaran non tunai sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangnan sebagaimana dimaksud pada hurut a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan penambahan 1 huruf yaitu huruf g pada Pasal 11, perubahan ayat (1) Pasal 13, serta perubahan Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.10 Tahun 2000; PERMENDAGRI No.44 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.36 Tahun 1979; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.26 Tahun 2008; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.6 Tahun 2016 dan PERBUP SERDANG BEDAGAI No.38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengorganisasian, Susunan Organisasi, Tugas Hak dan kewajiban, Kartu Tanda Anggota, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pelaporan, Pembiayaan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
18 Hlm, Lampiran:6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Pohuwato No. 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belana Daerah Kabupaten Pohuwato
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa perubahan atas Peraturan Bupati No 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber APBD Daerah Kabupaten Pohuwato, yaitu: mengubah ketentuan Pasal 1 angka 17; Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 ayat (1); Pasal 11 ayat (2); Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 14 ayat (4); Pasal 21 ayat (2); Pasal 22 ayat (2); menambahkan BAB VI A dan Pasal 42 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati No 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber APBD Daerah Kabupaten Pohuwato.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Program
Beras Sejahtera sebagaimana diatur dalam Pedoman
Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang disusun
oleh Tim Koordinasi Beras Sejahtera Pusat dan
diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka
diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur
mengenai petunjuk teknis program subsidi beras
sejahtera di Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan
Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan
Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pedoman teknis pelaksanaan Bantuan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwuijudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan perlindungan sosial dan jaminan sosial;
c. bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial diberikan dalam bentuk santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksdu dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santuanna Kematian Bagi keluarga Penduduk Miskin.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Santunan dan Besarnya Santunan;
c. Tata Cara Pengajuan Santunan Kematian;
d. Pengecualian;
e. Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban;
f. Sumber Dana;
g. Laporan Pertanggungjawaban Dana Santunan Kematian;
h. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
7 Halaman, Lampiran: 2 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
