Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.547 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 94 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA, TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA, SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO. 94 Thn 2017, Sd bosda.pdf

Pendidikan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD NOMOR 94 SERI G1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA, TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA, SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK:

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; b. Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan Anggaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta, Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016.
1. BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik Non Pegawai Negeri Sipil; 2. Satuan Pendidikan wajib mencatat Dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Dalam hal terdapat sisa dana akibat kelebihan penyaluran dana wajib dikembalikan ke Bendahara Umum Daerah; 3. Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan setiap tribulan; 4. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 92 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Muatan Lokal Konservasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

BD 92 Muatan Lokal Konservasi.pdf

konversi - muatan lokal

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD. 2017/No. 92

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Muatan Lokal Konservasi

ABSTRAK:

bahwa Kabupaten Banjarnegara mempunyai kondisi geografis dan geologis yang memungkinkan terjadinya bencana alam, sehingga perlu diberikan pembekalan pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat, khususnya para siswa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara, ketentuan mengenai jenis dan kurikulum muatan lokal daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Konservasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Materi Kebencanaan, Lingkup Isi Materi, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Standar Isi Silabus, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 91 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Pasal 3 huruf d, Pasal 10, Pasal 12 dan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati

Download file:

91.pdf

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN - PEMBENTUKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2017/No.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Pasal 3 huruf d, Pasal 10, Pasal 12 dan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2016 dicabut.
31 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 90 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Dasar

Abstrak

APBD Pendidikan

Download file:

BD 90 Pendampingan BOS.pdf

BOS - pendidikan dasar

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD. 2017/No. 90

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Dasar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Daerah menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Penggunaan Dana, Ruang Lingkup, Pedoman Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
26 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 88 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam hari (Car Free Night) di Kabupaten Cilacap

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download file:

Perbup_Clp_2017_88.pdf

KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR MALAM HARI - PELAKSANAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.88

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam hari (Car Free Night) di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berekreasi, seni budaya dan olahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi polusi emisi gas buang, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (Car Free Night) di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan waktu dan kawasan, pembagian zona kegiatan, sekretariat bersama, pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan, kewajiban dan larangan, parkir pengunjung, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 86.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2017/No.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka tertib dibidang administrasi dan terarahnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 T ahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, izin penggunaan gelar, izin penggunaan ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
25 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 82 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NO 82 TAHUN 2017.pdf

sekolah daerah - bantuan operasional sekolah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2017/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kab perlu mendukung pendanaan Pendidikan di Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kab Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang bantuan operasional sekolah daerah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendikbud No 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud tujuan dan ruang lingkup, besaran biaya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 82 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kabupaten Semarang Untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2017 No 82_ocr.pdf

Pedoman Pelaksanaan Hibah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2017/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kabupaten Semarang Untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran kegiatan operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 201 7, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan belanja hibah untuk kegiatan operasional dimaksud; bahwa agar pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dikendalikan sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahu.ii 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisas1 Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang Untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

Abstrak

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup 81 Tahun 2017.pdf

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN BULUKUMBA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2017/No.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomnor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 2 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14); 9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 75);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEGUNAAN BAB IV RUANG LINGKUP BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
NOMOR 81 TAHUN 2017
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 81 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Roadmap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 - 2012

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP KAB OKI NO 81 TAHUN 2017.pdf

PELAYANAN-MINIMAL-PENDIDIKAN-DASAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, LD.2017/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 - 2012

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015; PP Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013; Perda Nomor 2 Tahun 2016; Perbup Nomor 79 Tahun 2016.
Roadmap adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintergrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program, kegiatan serta biaya dalam rentang waktu tertentu. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM Dikdas adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur yang diselenggarakan Kabupaten/Kota.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT