ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SATUAN PNF SKB) KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT) Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF SKB) Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Tengah.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 24 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 19 Tahun 2005
8. PP No. 47 Tahun 2008
9. PP No. 48 Tahun 2008
10. PP No. 17 Tahun 2010
11. PP RI No. 18 Tahun 2016
12. Permendikbud RI No. 4 Tahun 2016
13. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI No. 1453 Tahun 2016
14. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 13 Tahun 2016
Pasal 2
1) Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dengan nama Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Bengkulu Tengah.
2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2017.
Mencabut :
Pasal 2 ayat 2a dan Pasal 3-5 Perbup Bengkulu Tengah No. 26 Tahun 2016
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
bahwa untukmenjamin tertib, terkoordinasi, Transparan, cepat dan tepat, serta kelancaran yang bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Perlu diberikan bantuan
Pemberdayaan LembagaPAUDKabupaten Ogan Ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 17 Tahun 2003;UU No 20 Tahun 20003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;Perda No 20 Tahun 2007;Perda No 13 Tahun 2016;Kepbup No 4 /KEP/BPKAD/2017
Materi pokok dalam peraturan ini ialah :Ketentuan Umum,Organisasi pelaksana,Tugas dan Tanggung Jawab,Pendanaan,Tata tertib Pengelolaan Dana Pemberdayaan Lembaga Paud,Monitoring,Pengawasan dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan yang di cabut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2017
TIM PERTIMBANGAN MUTASI GURU DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Pertimbangan Mutasi guru dan Pengangkatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peranan yang strategis dalam pemberian pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
di Kabupaten Kapuas Hulu;
bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah perlu dilakukan mutasi guru dan ketepatan dalam menentukan calon Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, PermenPANRB No. 16 Tahun 2009, Permendikbud No. 28 Tahun 2010, PerKaBKN No.13 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, susunan dan pembagian tugas, tugas tim pertimbangan mutasi guru dan pengangkatan kepala sekolah, tata cara pelaksanaan sidang, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil sidang, ketentuan lain-lain dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tim Pertimbangan Mutasi Guru dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Peraturan ini terdiri dari 11 Hlm dan 5 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues, dana beasiswa pendidikan untuk uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur dibayarkan langsung ke rekening lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Dana Beasiswa Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2017
tata - cara - pendirian - perubahan - dan - penutupan - satuan - pendidikan - dasar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2017/9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta tertib administrasi pendiri, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pendirian, Perubahna dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian Satuan Pendidikan, Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Tata Cara Permohonan Izizn Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Perubahna Satuan Pendidikan, Tim Pengajian Perumahan Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan, Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentunan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
27 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 09 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, untuk mewujudkan
hal itu, Pemerintah perlu mndorong mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah, Penyempumaan sistem penyaluran dana
program sekolah gratis,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tntang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan gratis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Quran/ Taman Pendidikan Seni Al-Quran/Madrasah Diniyah Yakmiliyah/Pondok Al-Quran/Rumah Tahfizh, Imam Khatib dan Garin Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata cara dan persyaratan pendidikan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan peningkatan kompetensi Aparatur maka perlu diberikan pengecualian berupa tugas belajar yang sifatnya khusus;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan;
Batas Waktu Pendidikan;
Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar;
Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tugas Belajar;
Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar;
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN BANTAENG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan
penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten
Bantaeng setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan menghentikan penyaluran dana Pendidikan
Gratis mulai Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Bantaeng perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bantaeng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 tentang Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 tentang Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis
di Provinsi Sulawesi Selatan;
1. KETENTUAN UMUM
2. AZAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
3. SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS
4. ALOKASI PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI
5. PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
6. STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
7. KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS
8. MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
9. KOMISI PENGAWAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
10. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Seiring perubahan dan perkembangan teknologi yang bergerak dinamis saat ini maka biaya pendidikan pun ikut meningkat. Perbup Kotabaru No, 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pembkab Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembiayaan pendidikan di Kab. Kotabaru sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pembkab Kotabaru diubah yaitu terkait jumlah dana pendidikan; besaran bantuan biaya pendidikan; dan ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat