Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
kinerja rumah sakit, perlu ditopang oleh sistem
remunerasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah
Sak.it Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;
b. Bahwa pemberian remunerasi berdasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit
Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
Undang - undang Nomor 13 tahun 1950; Undang - undang Nomor 17 tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 tahun 2015; Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21
tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan
228/MENKES/SK/111/2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
625/Menkes/SK/V /2010; Peraturan Bupati Tegal Nomor 976 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tegal Nomor 79 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur sistem yang mengatur pengupahan Pegawai yang
diberlakukan di lingkungan RSUD. Terkait : AZAS, KEWAJIBAN DAN HAK, SUMBER PEMBIAYAAN, PENERIMA DAN KELOMPOK PENERIMA
REMUNERASI, KOMPONEN REMUNERASI, TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT, DISTRIBUSI INSENTIF, KRITERIA PENILAIAN KINERJA, SANKSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD TAHUN 2020 NOMOR 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diperlukan pedoman bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam menjalankan kebijakan dan teknis operasional yang efektif
dan efisien; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun dokumen pola tata kelola dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor
125);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS; KELEMBAGAAN BLUD PUSKESMAS; DEWAN PENGAWAS; PEJABAT PENGELOLA; PENGENDALIAN INTERNAL, MANAJEMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN; TATA KERJA DAN PROSEDUR KERJA; SUMBER DAYA MANUSIA; STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM); PERENCANAAN PUSKESMAS; PENGELOLAAN KEUANGAN; PENGADAAN BARANG DAN JASA; PENGELOLAAN BARANG; KERJASAMA; TARIF BIAYA; REMUNERASI; PEMBINAAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
51 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus di Kabupaten Purworejo; bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehtan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan ayat (1) Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan ayat (2) Pasal 10, perubahan ayat (2) Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 20, perubahan Bab VII, perubahan Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 diubah.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan semesta, Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sanggau dengan target kepesertaan d alam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Permensos No. 21 Tahun 2019; Pergub Kalbar No. 77 Tahun 2018; Perbup Sanggau No. 32 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau yang diubah adalah ketentuan dalam ayat (1) Pasal 5 .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam
Konvergensi Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
34Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan
Stunting di Provinsi Jawa Tengah, perlu mengatur
mengenai peran Desa dalam konvergensi
pencegahan stunting dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : peran
dan kewenangan desa dalam proses perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi pembangunan desa termasuk Dana Desa untuk
melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di
tingkat desa.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Peran Pemerintah Desa dalam upaya konvergensi pencegahan stunting;
b. Kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan
intervensi stunting dalam APBDes;
c. Rumah Desa Sehat;
d. Kader Pembangunan Manusia; dan
e. Rembuk Stunting Tingkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya SE Menkes No HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), perlu mengubah tarif pasien COVID-19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kelima atas Perbup Banjarnegara No 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 23 Tahun 2005; permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perbup Banjarnegara No 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 80 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan, ketentuan. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 'Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa untuk maksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kepuh Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
