Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan
yang tertib, efektif dan efisien, perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha,
perizinan dan nonperizinan;
Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Mekanisme dan Prosedur, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Halaman : 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan
memperoleh informasi harus diarahkan untuk
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan
dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah
Kabupaten Sleman kepada publik; b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran
pengelolaan informasi publik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengelolaan Informasi Publik, Informasi, Pelayanan Informasi Publik, Persyaratan Dan Prosedur, Pendokumentasian Informasi Publik, Standar Dan Maklumat Pelayanan, Bantuan Kedinasan, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 9 Tahun 2017
Halaman: 20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16A Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
1. Peraturan Bupati Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya (Serita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Sistem Remunerasi Rumah Sakit
Umum Daerah Praya (Serita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 4)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan untuk keselamatan pasien serta untuk meningkatkan kinerja kesejahteraan pegawai pada
Rumah Sakit Umum Daerah Praya perlu memberikan insentif yang layak, adil dan akuntabel;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai hak
menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya
perlu disesuaikan dan disempumakan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman pemberian Insentif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman pemberian Insentif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Hal yang diatur:
1. Komponen Jasa Pelayanan
2. Besaran dan Distribusi Jasa Pelayanan
3. Sumber Penerimaan dan Alokasi
4. Kewajiban dan Hak Pegawai Serta Rumsah Sakit Dalam Pemberian Jasa Pelayanan
5. Pendanaan
6. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
1. Peraturan Bupati Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya( Serita Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Sistem Remunerasi Rumah Sakit
Umum Daerah Praya (Serita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 4)
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 1.7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dispensasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayal (1) Peraturan Dacrah
Kabupaten Steman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, selain menerbitkan PBG, Pemerintah Dawrah dapat menerbitkan dispensasi PBG; bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021
tentang Bangunan Gedung, ketentuan mengenai
penerbitan PBG Dispensasi diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Dispensasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi lzin Mendirikan Bangunan;
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 313 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 23 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Grha Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Pepres No. 89 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 92 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Grha Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 290 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perbup merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal di daerah yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 210 Tahun 2022
standar - operasional - prosedur - pelayanan - informasi - publik - dan - tata - kerja - pejabat - pengelola - informasi - dan - dokumentasi - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 210, BD 2022/No.210
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 Dan untuk memberikan Pelayanan Informasi Publik, telah ditetapkan Perbup Bekasi No. 45 Tahun 2015 Dan sehubungan dengan Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bekasi yang ditetapkan dengan Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Pebup tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perkominfo No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 90 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Pelayanan Informasi Publik, Maksud Dan Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Tugas Dan Wewenang PPID, Kedudukan Dan Struktur Organisasi, Serta Fungsi Dan Tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 132 Tahun 2022
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN BANGUNAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD.2022/NO.132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015
tentang Perizinan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun
2015 Tentang Perizinan Bangunan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: mencabut dan menyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 130 Tahun 2022
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 130, BD.2022/NO.130
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang
bermutu dan terjangkau, perlu didukung dengan biaya
operasional yang memadai;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan
pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2022
Materi Pokok: Mengatur mengenai tindakan dan besaran tarif layanan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 71 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Manokwari
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu untuk diatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 02 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 17
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 23
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
