BANTUAN TRANSPORT - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dan Pegawai/Guru Swasta Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat di Kabupaten Cilacap Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan
berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan
sosial yang pantas dan memadai; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Cilacap dan Pegawai/Guru Swasta pada Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Cilacap, maka
dipandang perlu diberikan bantuan transport yang besarnya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dan
Pegawai/Guru Swasta Pada Satuan Pendidikan Yang
Diselenggarakan Oleh Masyarakat di Kabupaten Cilacap
Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dan Pegawai/Guru
Swasta Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh
Masyarakat di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 dan pembebanannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan bantuan dana berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah Negeri dan swasta Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017, untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengalokasikan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Tahun 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2001, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan da Kebudayaan RI No. 47 Tahun 2016, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2016, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 9 Tahun 2016, dan erda Kabupaten Halmahera Selatan No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan; Prinsip; Sasaran Program dan Besaran Bantuan; Persyaratan; Penyaluran; Penggunaan; Pertanggungjawaban; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
11 halaman. Lampiran: 4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2017
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2017/NO 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan pengaturan tugas belajar dan perkembangan permasalahan penyesuaian ijazah yang ada sehingga Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
Peraturan ini mengenai pedoman tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten terkait dengan proses dan persyaratan untuk PNS yang ingin melanjutkan pendidikan, serta memastikan bahwa program pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Full Day School
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan kegiatan anak-anak agar terorganisir secara baik, serta sebagai cara efektif dalam pembentukan karakter anak perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memaksimalkan potensi anak.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1970; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 13 Tahun 2015; Perpres No. 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2009; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Program Full Day School termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan manfaat, ketentuan waktu selesai jenjang pendidikan, serta larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN LITERASI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membiasakan membaca, menulis, mendengar dan berbicara pada satuan pendidikan dan masyarakat perlu digalakkan budaya literasi;
b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi di Kabupaten Jombang, perlu dilakukan revolusi mental warga sekolah maupun masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Gerakan Literasi di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun
2016 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan (Lem baran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/E ).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. maksud dan Tujuan di tetapkannya peraturan ini (untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan gerakan literasi guna membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya dan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik dan masyarakat agar menjadi pembelajar sepanjang hayat);
3. Kebijakan Strategis Pelaksanaan Gerakan Literasi;
4. Gerakan Literasi;
5. Pembinaan dan Pengembangan;
6. Pembiayaan;
7. Pelaporan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 16 Tahun 2017
TAMBAHAN PENGHASILAN - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidik dan
Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan
jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban
kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan prestasi kerja; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tambahan
penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan
daerah terpencil; bahwa Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap memiliki
tingkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah
terpencil sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan
yang ditugaskan diwilayah tersebut perlu diberikan
tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kelurahan Kutawaru
Kecamtan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun
2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat
bertugas bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di
Kelurahn Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan
Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun 2017 serta pembebanannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya
untuk membantu beban biaya bagi mahasiswa yang
sedang menempuh perkuliahan sehingga dapat mengikuti
perkuliahan atau menyelesaikan tugas akhir sebagaimana
mestinya;
b. bahwa untuk lebih tertibnya pemberian bantuan
pendidikan beserta dengan segala syarat dan
ketentuannya maka perlu ada aturan yang menjamin
setiap mahasiswa untuk berhak mendapatkan bantuan
pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Buton Utara tentang Pemberian Bantuan
Pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Tujuan Dan Sasaran;
Bab III Besaran Bantuan Pendidikan;
Bab IV Persyaratan Pemberi Bantuan Pendidikan;
Bab V Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan;
Bab VI Pengawasan;
Bab VII Ketentuan Lain-Lain;
Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
