perlindungan dan pelayanan - aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai
Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas untuk melaksanakan
pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan
tertentu; bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta
kemudahan perlu memberikan perlindungan dan pelayanan
kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga mampu secara
optimal dalam melaksanakan pelayanan publik, tugas
pemerintah dan tugas pembangunan tertentu; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pemberian perlindungan dan pelayanan kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan perlu mengatur perlindungan dan pelayanan kepada
pegawai Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perlindungan ASN
Bab III Pelayanan ASN
Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 151 - 2021 - PENDELEGASIAN - WEWENANG - PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - PERIZINAN - KEPALA - DPMPTSP
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2022/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa urusan pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dalam rangka terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, Bupati telah mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun Peraturan Bupati termaksud belum sesuai dengan nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4 Tahun 2021; Perda No.1 Tahun 2020; Perbup No.151 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa
Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan
Standar Pelayanan Publik dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik; bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara
penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, serta
terwujudnya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cilacap,
maka perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur
penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Prinsip, Komponen, Tahapan, Penetapan, Maklumat Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi,transparan, efesien,efektif dan akuntabel;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.10 Tahun 2021; PERPRES No.10 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 20 (dua puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pedelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Bab V Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan. Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 ; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
Tahun 2021 ; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 ; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 ; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2013;Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Jenis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
9 halaman peraturan dan 33 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2022
PEDOMAN SISTEM PEN GELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan dukungan informasi
terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mudah di
akses masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional di Aplikasi Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) perlu diataur
pedoman penyelenggaraan;
pelayanan Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPOR!) dikelola secara terstruktur dan
profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang, maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman
dalam pelaksanaannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan
pelayanan Publik Nasional pada Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Kabupaten
Tulang Bawang
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permendagri No. 25 Tahun 2007; PermenPAN&RB No. 46 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
12 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2022
Perbup Kab. Bogor No. 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, perlu Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Di Kepulauan Meranti, perlu diatur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di
Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penyelesaian Permaslahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan guna optimalisasi pelayanan
pemberian Persetujuan Lingkungan perlu disusun tata cara
dan persyaratan pemberian Persetujuan Lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian
Persetujuan Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Umum
Bab III Penyusunan AMDAL dan Formulir UKL-UPL
Bab IV Penilaian AMDAL, Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan
BabV Pendanaan Persetujuan Lingkungan
Bab VI Ketentuan Peralihan
BabVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib
administrasi kependudukan guna memperoleh
data kependudukan yang valid, akurat, dan
akuntabel dalam mendukung sistem
percepatan pembangunan Daerah melalui
kebijakan Daerah yang strategis, perlu
melakukan pelayanan administrasi
kependudukan; bahwa dalam upaya memberikan kemudahan
dalam mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan, meningkatkan, dan
mengembangkan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan bagi masyarakat
melalui penerapan teknologi informasi dan
komunikasi perlu melakukan inovasi
pelayanan;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
Jumlah Halaman : 11 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
