Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja yang Sama pada Dinas Penanaman Moodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor 900.1.14.2/65/DPMPTSP, tanggal, 07 Maret 2023 Perihal Perubahan Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2023, dan Peraturan Menteri lnvestasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Bab.IV huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Gowa Nomor 09 Tahun 2022; Perbup. Gowa Nomor 41 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2023
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, mengenai teknis
pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.2 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 15 Tahun 2023, permendagri No.80 Tahun 2015, perda No. 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023
pencairan bantuan keuangan - belanja tidak terduga
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak secara Daring
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar
proses pengajuan dokumen pencairan dana dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan setiap
memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan
tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan,
diperlukan sebuah mekanisme proses pencairan dana
yang cepat, tepat, dan efisien; bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses pencairan
dana yang cepat, tepat dan efisien sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme pencairan
bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran
pembiayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
secara daring dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Secara Daring;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Mekanisme Pencairan Dana, Mekanisme Pembayaran Dana, Mekanisme Koreksi, Mekanisme Pengendalian, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kaur No. 65 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023 Pasal 2
BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norn or 1 781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 293);
13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1154);
BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan dan Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1088)
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2023
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - ASAHAN - NOMOR - 84 - TAHUN - 2022 - TENTANG - PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap belanja bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya terdiri atas Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum, berdasarkan surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 171/KESRA tanggal 22 Februari 2023 tentang Usulan perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Asahan Tahun 2023, berdasarkan surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Nomor 900/208 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Penyesuaian Rincian BOPPA Sumber Dana DAK TA. 2023, berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Nomor 900/149/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Perubahan DPA dan Penambahan Komponen SSH TA. 2023, berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900.1.3.3/0480/BKAD/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan sebagai tambahan alokasi belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS untuk Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, . Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 85) sepanjang mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Aek Kuasan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk alokasi Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
pajak
merupakan salah satu sumber
pendapatan
daerah
yang
berasal dari
kontribusi wajib
pajak yang
bersifat memaksa, dan
digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam
pengembangan
sistem
Pajak
yang
mendukung
pemungutan pajak
bumi
dan bangunan
perdesaan
dan
perkotaan yang
efektif dan
efisien
perlu pengaturan
yang
mendukung
mekanisme
pembayaran
dengan
berpedoman
pada
kemampuan
wajib
pajak;
c. bahwa
Peraturan Bupati Konawe
Selatan
Nomor 29
Tahun 2014 tentang
Tata Cara
Pengelolaan
Pajak Bumi
dan
Bangunan Perdesaan
dan
Perkotaan
Kabupaten
Konawe
Selatan,
belum
mengalomodir
mekanisme
pembayaran
yang
lebih efektif
dan efisien,
sehingga
perlu
disesuaikan; d. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
a,
huruf
b dan
huruf c,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata
Cara
Pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Kabupaten
Konawe Selatan.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana
(l,embaran
Negara Republik Indonesia
Tahun l98l
Nomor
79,
Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3209);
2.
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang
Penagrhan Pajak
dengan Surat Paksa
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3686),
sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19
Tahun 2O00
tentang
Perubahan
atas undang-
undang
Nomor
19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak
dengan Surat Palsa
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor
28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara
yang
Bersih
dan
Bebas
dari
Korupsi, Kolusi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 14
Tahun
2OO2 tentang
Pengadilan
Pajak
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan
di Provinsi
Sulawesi Tenggara,
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
20O3
Nomor 24, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nonor
42671;6. Undang-Undang
Nomor 33
Tahun
2OO4 tentang
Perimbangan
Keuangan
antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah
dengan
Undang-undang Nomor 15
Tahun
2019 tentang
Perubahan
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 183, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6398);
9. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor
9 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); 10. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun 2022
terrtang Hubungan
Keuangan antara
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2022
Nomor 4,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6757)
I 1. Peraturan Pemerintah
Nomor
14 Tahun 2005
tentang
Tata
Cara Penghapusan
Piutang
Negara/ Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2005
Nomor 31,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4488); 12. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/ Kota
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
20
10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O1O
Nomor 119, Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak
Daerah
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Ta;rr},ahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 595O);
15. Peraturan
Pemerintah Nomor 12
Tahun
2O
19 tentalg
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
16. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri
Nomor 80
Tahun 2Ol5
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2O18 tentang
Perubahan
atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2O18
Nomor
ts7);
17.
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
1O
Tahun 2OO7
tentang Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
2007
Nomor 10); l8.Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 23
Tahun 2OI3
tentang
Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaal
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2013
Nomor
23);
BAB I
KENENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal
58 ayat
(21
dan ayat
(3)
Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah, Pemberian Tambahan
Penghasilan
kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan
Peraturan
Kepala
Daerah
dengan berpedoman
pada
Peraturan Pemerintah,
dan Surat
Edaran Kementerian
Dalam
Negeri Nomor 900.1.3.219O87/SJ tentang
Tambahan
Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil
Negara Pemerintah
Daerah Tahun
Anggaran
2023;
SALINAN
b. bahwa
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor
46 Tahun
2022 tenlang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil
(TPPNS)
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
perlu
disesuaikan
sehingga
perlu
diubah;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
pada
huruf
a
dan huruf b,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang
Perubahan atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor
46 Tahun 2O22 tentang
Pemberian Tambahan
Penghasilan
Pegawai
Negeri Sipil
(TPPNS)
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2OO3
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan
di
provinsi
Sulawesi
Tenggara (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
24, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4267);
Undang-Undang
Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2OO4
tentang
Pemeriksaan
dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara
(tembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
44OOl;
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
tahun
2oll Nomor
82,
Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah
diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua
atas Undang- Undang
Nomor 12 Tahun
2011
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6801);
Undang-Undaag Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur
Sipil
Negara
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 6,
Tambahan
l,embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang
Nomor 23
Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tarllbahan
kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015 tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4 tentattg
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor s6791;
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016
tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
114, Tambahan
lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5887)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
72 Tahun
2Ol9
tentang
Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
187, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
6402);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor
1 I Tahun 2077
tentang
Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2017 Nomor
63,
Tambahan
lcmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I 1
Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
68,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6a771;
9. Peraturan
Pemerintah Nomor
12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019
Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2019 tentang
Penilaian Kineq'a Pegawai Negeri Sipil
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);
I 1
. Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 202 I tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2021
Nomor
2O2, Tambahan
Irmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);
12.
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 63
Tahun 20ll
tentang
Pedoman
Penataan Sistem
Tunjangan
Kinerja
Pegawai
Negeri;
13.
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 35
Tahun
2012
tentang
Pedoman
Penyusunan
Analisis Jabatan
di
lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Pemerintah Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor
483);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan
Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi
Pemerintah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor
1636);
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor
120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor 17 Tahun
2019 tentang
Penyetaraan
Jabatan Administrasi Ke
dalam Jabatan
Fungsional (Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2021
Nomor
525);
Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi Nomor
6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2022 Nomor
1
55)
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun
2022
tefiang Sistem
Ke{a
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor
181);
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor
1781);
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor
45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahtn
2022
Nomor 1047); 2r.
22.
23.
24.
25.
Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
9OO_4700
Tahun
2O2O
tentarlg
Tata
Cara
persetujuan
Terhadap
Tambahan
penghasilan
pegawai
Negara
di Lingkungan
Pemerintah
Daerah;
Menteri
Dalam
Negeri
Aparatur
Sipil
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Lembaran
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor
sebagaimana
perangkat
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
4
Tahun
2022
tentang
Perubahan
Keempat
atas
peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
8 Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Iembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2O22
Nomor 4);
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor
45 Tahun
2019
tentang
Kelas
dan
Nilai
Jabatan Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2O19 nomor 45)
sebagaimana telah
diubah
beberapa
kali
terakhir dengan
Peraturan Bupati
Konawe
Selatan Nomor
2 Tahun
2023
tentang
Perubahan
Kedua
atas Peraturan
Bupati Nomor 45
Tahun 2019
tentang
Kelas
dan Nilai
Jabatan Lingkup Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2023 Nomor
2);
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor
39
Tahun 2020
tentang Peta
Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2020 nomor
39) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan
atas Peraturan
Bupati Nomor
39
Tahun
2O2O
tentang Peta Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nmor 106 Tal:,un 2022
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Penegakan
Di Siplin Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungal
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022
Nomor
106);
26. Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
3 Tahun 2023
tentang
Evaluasi
Jabatan
Lingkup
pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2023
Nomor
3);
27.
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor 46
Tatrun
2022
tentang
Pemberian
Tambahan
Penghasilan
Pegawai
Negeri
Sipil
(TPPNS)
di Lingkup
Pemerintah
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor 46).
Beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 46'fahur:
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(TPPNS)
di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor
46)
diubah
pada Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selaku Pejabat Negara dan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, perlu
diberikan hak-hak keuangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022; Perbup Bintan No.78 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong implementasi transaksi non
tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi
Transaksi Non Tunai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun
2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54
Tahun 2017 ten tang Implementasi Transaksi Non Tunai;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5, Pasal 8 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 diubah.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat