Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 412 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERWALI Kota Tarakan No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Tarakan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Antara Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Download file:

KOTA_TARAKAN_9_2017 TTG P...K PEMKOT TARAKAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

PERWAL NOMOR 20 TAHUN 2015_opt.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - TATA NASKAH DINAS

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Bagian Hukum Pemkot Mataram

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

ABSTRAK:

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti
UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007 Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2008, Perda Kota Mataram No. 19 Tahun 2011
Ketentua Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Pejabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentua Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Dicabut - Peraturan Walikota Mataram Nomor 6/PERT/2006
-
89

Ketetapan MPR Nomor I

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

ketetapan-mpr-ri-nomor-i-mpr-2003-1325650924.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Download file:

permendagri-no-6-tahun-2024.pdf

orientasi-dprd

2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 6, BN 2024 (349) : 12 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

- untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan semangat pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menerapkannya dalam setiap fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; - setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman materi guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan hukum sehingga perlu diganti; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
Ketentuan ini mengatur: - Orientasi dan pendalaman tugas; - Sertifikat dan Nomor Register orientasi dan pendalaman tugas - Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas; - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas; - Pendanaan orientasi dan pendalaman tugas;

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584
12 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mencabut

PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah

Download file:

Permen-No.80-TH-2015.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Download file:

Permen-No.1-TH-2014.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Meninggalkan Wilayah Akreditasi Atau Wilayah Kerja Bagi Kepala Perwakilan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Permenlu No. 4 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kode Etik Diplomat

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan Kode Etik

Download file:

Permenlu No. 3 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 31 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mengubah

Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Ketetapan MPR ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.