Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 58 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame

Abstrak

Perpajakan Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

No.32 Perbup Tahun 2022.pdf

NILAI JUAL OBJEK-REKLAME-PAJAK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2022 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame; untuk meningkatkan target optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Daerah jenis Pajak Reklame, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
Prubahan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENATAAN BANGUNAN DI KAWASAN BISNIS CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERBUP NO 15 PENATAAN KAWASAN CBD.pdf

CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN BANGUNAN DI KAWASAN BISNIS CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah menyiapkan Central Busines District sebagai pusat bisnis dan transaksi jual beli masyarakat yang refresentatif guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai; bahwa untuk menciptakan Central Busines District dan kawasan pariwisata yang nyaman, aman, asri, bangunan gedung yang tertata rapi dan tidak terkesan kumuh baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen perlu adanya penataan dan pengelolaan yang transparan, profesional, partisipatif dan bertanggungjawab dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berada di kawasan Central Busines District; bahwa bangunan gedung yang berada di kawasan Central Busines District perlu diatur secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Bangunan Di Kawasan Bisnis Central Busines District Sebagai Kawasan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2018
Penataan Pendirian bangunan gedung di kawasan CBD sebagai kawasan Pariwisata dilakukan agar tertatanya gedung secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, serta menjadikan pusat perdagangan, bisnis masyarakat, dan kawasan wisata religi di Kabupaten Pulau Morotai.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perbub No 16 Tahun 2021.pdf

DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklarne;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalarn Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 35);
PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame ( Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

5 Perbup_No005_Tahun2021.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah - reklamasi - penataan pesisir

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, maka perlu menetapkan Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame; b. bahwa Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dicabut.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR; 2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 3. Untuk reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 42 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penataan Kawasan Bungursari Istimewa

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERBUP NO. 42 TAHUN 2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 79 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

Download file:

PERBUP 79 TAHUN 2018.pdf

IZIN - REKLAME

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2018/NO.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame; bahwa dalam rangka penyederhanaan proses perizinan dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian izin bagi penyelenggaraan reklame, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 ;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah 2. Ketentuan Pasal 5 diubah 3. Ketentuan Pasal 6 diubah. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah 6. Ketentuan Pasal 12 diubah 7. Ketentuan Pasal 24 diubah 8. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah 9. Ketentuan Pasal 36 diubah 10. Ketentuan Pasal 24 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, Kolam Renang, dan Panggung Reklame

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

perbub 25.pdf

retribusi - tarif - bangunan rumah susun sederhana sewa - kolam renang - panggung reklame

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, Kolam Renang, dan Panggung Reklame

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarid retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa dengan memperhatikan indkes harga dan perkembangan ekonomi saat ini , tarif retribusi Pemakaian kekayaan daerah jenis bangunan Panggung Reklame, Kolam Renang dan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab Jepara No 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kab Jepara No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Jepara No 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jenis Bangunan Panggung Reklame, Kolam Renang dan Rumah Susun Sederhana Sewa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006; Perda Kab Jepara No 6 Tahun 2010; Perda Kab Jepara No 15 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah jenis bangunan rumah susun sederhana sewa, kolam renang dan panggung reklame yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
4 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 87 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Reklame di Sekitar Traffic Light di Wilayah Kabupaten Semarang

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2014 No 87_ocr.pdf

Pembangunan reklame

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD.2014/NO.87

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Reklame di Sekitar Traffic Light di Wilayah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 15 ayat 2 serta Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Reklame, perlu dilakukan pengaturan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan reklame di sekitar traffic light di Kabupaten Semarang; bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan reklame di sekitar traffic light di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam upaya menjaga aspek keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, optimalisasi kemanfaatan lahan, serta menjaga keindahan dan estetika daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Dan Pengelolaan Reklame Di Sekitar Traffic Light di Kabupaten Semarang.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT /M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Reklame di Sekitar Traffic Light di Wilayah Kabupaten Semarang yang meliputi Ruang Lingkup, Pembangunan Dan Pengelolaan Reklame Di Sekitar Traffic Light, Rancang Bangun Dan Jenis Reklame Disekitar Traffic Light, Penyelenggara Pembangunan Dan Pengelolaan Reklame Di Sekitar Traffic Light, Mekanisme Penyelenggaraan Pembangunan Dan Pengelolaan Reklame Di Sekitar Traffic Light, Perizinan Pembangunan Dan Pengelolaan Reklame Di Sekitar Traffic Light, Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pembangunan Dan Reklame Di Sekitar Traffic Light, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERBUP 43 2014.pdf

rencana - zonasi - wilayah - pesisir - dan - pulau - pulau - kecil - kabupaten - pangandaran

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2014/ No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa Kab. Pangandaran memiliki pantai sepanjang 91 km di dalamnya terkandung keanekaragaman SDA hayati dan non hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikelola secara terpadu maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Uu No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 1 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahuhn 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 16 Tahun 2013; Perda Kab. ciamis No. 15 Tahun 2012; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 20134; Perbup Pangandaran No. 26 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 27 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 28 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Dan Strategi, Zonasi, Pemanfataan Dan Pengambangan Ruang, Perlindungan, Perizinan, Insenstif dan Disentif, Larangan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
25 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Peraturan-Nomor-26-Tahun-...13-tahun (1)-OCR.pdf

perbup - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2011/No.26

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

ABSTRAK:

bahwa untuk memulihkan lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Banyumas, pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang; bahwa jangka waktu penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang beserta sanksi administratifnya perlu dievaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
6 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.