Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 600 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004

Download file:

2024pd3322006.pdf

ijin usaha industri

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha sektor perindustrian diberikan melalui sistem Online Single Submission dan Sistem Informasi Industri Nasional secara terintegrasi; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut.
4 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2024-2044

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

2024peraturandaerah-6.pdf

rencana pembangunan industri

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewenangan Pemerintahan Daerah, Industri Unggulan, RPIK 2024-2044, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
80 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pemberdayaan Usaha Mikro pada Kawasan Industri

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

PERDA NO. 6 Tahun 2024.pdf

pemberdayaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Kawasan Industri

ABSTRAK:

a. Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah pada Kawasan Industri di Kabupaten Kolaka sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dalam peran dan kedudukan yang strategis guna menopang ketahanan ekonomi masyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja; b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah pada kawasan industri perlu disertai dengan peningkatan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, bisnis, permodalan, perlindungan teknologi, dan kemampuan berkompetisi; c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri, maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2);
Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, kriteria usaha mikro, bentuk pemberdayaan, pendekatan, penciptaan iklim dan perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan jejaring usaha, hak kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
20 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

PERDA Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2024.pdf

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016. tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 454); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Halaman : 89

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Produk Lokal Unggulan

Abstrak

Perindustrian

Download file:

PERDA Prov. Lampung Nomor 1 Tahun 2024.pdf

PRODUK LOKAL UNGGULAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Produk Lokal Unggulan

ABSTRAK:

Dalam rangka perlindungan produk lokal unggulan diperlukan untuk melindungi produk lokalunggulan yang dihasilkan oleh usaha kecil, dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk di era globalisasi; bahwa Provinsi Lampung memiliki produk lokal unggulan berupa hasil industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berbasiskan pada kearifan lokal yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa pengaturan berkaitan dengan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Pasal 12 ayat (2J huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang, perlindungan produk lokal unggulan memiliki korelasi dengan pengaturan yang berkaitan dengan koperasi, dan usaha kecil.
Dasar Hukum Ini Adalah UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 20 Tahun 2008; UU NO. 3 Tahun 2014; UU NO. 7 Tahun 2014; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 20 Tahun 2016; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 6 Tahun 2023; PP NO. 7 Tahun 2021; PEMENDAG NO.7 Tahun 2013; PEMENDAG NO. 70/M-DAG/PER/12/2013; PEMENDAGRI NO. 9 Tahun 2014.
Peraturan PERBU Ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Produk Lokal Unggulan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Lampiran File: 14 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

PERDA KOTA MATARAM NOMOR ... Tahun 2023-2043.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perindustrian

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD 2023 (11): 64 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043.
Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. industri unggulan daerah ; b. jangka waktu RPIK; c. pelaksanaan; d. pengendalian, pengawasan dan pelaporan RPIK; e. peran serta masyarakat; dan f. pembiyaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
64 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kab Gunungkidul Tahun 2023 - 2043

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Perda Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023.pdf

rencana pembangunan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kab Gunungkidul Tahun 2023 - 2043

ABSTRAK:

Bahwa Pembangunan Industri harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia; bahwa dokumen rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu perindustrian sehingga dapat menciptakan kemandirian Industri, peningkatan daya saing produk Industri, pengembangan perwilayahan Industri, pelindungan atas persaingan yang tidak sehat, kemudahan investasi sekaligus perluasan lapangan kerja; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, rencana Pembangunan Industri kabupaten perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Materi pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah, Program pembangunan industri, jangka waktu, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pelporan dan pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
Jumlah halaman : 11 HLM, Penjelasan : 84 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2042

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

Perda Purwakarta 6 2023.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 – 2043

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2023 TTG...AHUN 2023 - 2043.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 – 2043

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, BD. 2023/ No. 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 – 2043

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/MIND/PER/12/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: industri unggulan Daerah, arah kebijakan dan sistematika RPIK 2023-2043, perencanaan dan pelaksanaan RPIK 2023-2043, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
135 Hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

PerDa Nunukan 06-2023.pdf

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2023 (6)

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri, Rencana Strategis Pengembangan Industri, Zonasi dan Pengembangan Kawasan Industri, Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi, Kebijakan Lingkungan dan Keberlanjutan, Kerjasama Antar Pihak, Mekanisme Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
158 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT