Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.090 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Surat Hutang Landreform

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang

Download file:

Perpu No. 005 Tahun 1963.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Penetapan Luas Tanah Pertanian

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

perpu 056 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 51 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954
Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956

Download file:

perpu 051 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 38 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

perpu 038 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1960

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERPU 003 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Download file:

PP Nomor 39 Tahun 2023.pdf

Penyelenggaraan - Pengadaan Tanah - Pembangunan - Kepentingan Umum - perubahan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN 2023 (102), TLN (6885): 32 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

ABSTRAK:

Untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 2 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2023; dan PP Nomor 19 Tahun 2021.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2021. Pasal 6 yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pengadaan tanah diubah pada ayat (2) sampai dengan ayat (1) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat. Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat: 1) maksud dan tujuan rencana pembangunan; 2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 3) prioritas pembangunan nasional/daerah; 4) letak tanah; 5) luas tanah yang dibutuhkan; 6) gambaran umum status tanah; 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 8) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 9) perkiraan nilai tanah; 10) rencana penganggaran; dan 11) preferensi bentuk Ganti Kerugian. Maksud dan tujuan rencana pembangunan, berisi uraian mengenai maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk Kepentingan Umum. Salah satu penambahan pasal baru diatur dalam Pasal 42A yang menyatakan bahwa dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berada pada lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
PP ini mengubah PP Nomor 19 Tahun 2021.
Lampiran file: 44 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 32, penjelasan hlm 33 sd 44)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Bank Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 64 Tahun 2021.pdf

Badan - Bank Tanah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 64, LN.2021/No.109, TLN No.6683, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Bank Tanah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank Tanah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP ini mengatur mengenai pembentukan badan hukum Indonesia berupa Bank Tanah yang berkedudukan di ibukota negara dan dapat mempunyai kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi keadilan, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Struktur Bank Tanah terdiri dari Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Sumber kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh dari kerja sama usaha, kerja sama pemanfaatan tanah, dan pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan sendiri tersebut digunakan langsung untuk keberlangsungan operasionalisasi dan pengembangan Bank Tanah. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Modal tersebut dapat diberikan dalam bentuk kas, tanah, gudang dan bangunan, peralatan dan mesin, dan/atau aset tetap lainnya. Penyusunan laporan keuangan Bank Tanah berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Dan audit terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Bank Tanah dilaksanakan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan. Akuntan publik yang melakukan audit terhadap Bank Tanah dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan kepala Badan Pelaksana.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, adanya stagnasi pemerintahan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bank Tanah.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 43 Tahun 2021.pdf

Penyelesaian - Ketidaksesuaian - Tata Ruang - Kawasan Hutan - Izin - Hak Atas Tanah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 43, LN.2021/No.53, TLN No.6655, jdih.setkab.go.id : 27 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, dan/atau Hak Atas Tanah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam: 1) Batas Daerah; 2) Kawasan Hutan; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 4) Izin; 5) Konsesi; 6) Hak Atas Tanah dan/atau Hak pengelolaan; 7) Garis Pantai; 8) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilaya (RZ KAW), dan/atau Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K); dan/atau 9) Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Download file:

PP Nomor 20 Tahun 2021.pdf

Penertiban - Kawasan TERLANTAR - Tanah Terlantar

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20, LN.2021/No.30, TLN No.6632, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan PP tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha serta pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah; objek penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar; penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; dan pendayagunaan kawasan telantar dan Tanah Cadangan Umum Negara/TCUN. TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Cipta Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Mencabut

PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Download file:

PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Pengadaan Tanah - Pembangunan - Kepentingan Umum

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19, LN.2021/No.29, TLN No.6631, jdih.setkab.go.id : 84 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 2 Tahun 2012; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Terkait dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat. PP ini juga mengatur mengenai kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara elektronik. Dalam hal pengadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan Pengadaan Tanah dapat dilaksanakan secara manual.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 28 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT