Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 109 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan lnformasi Geospasial Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...EOSPASIAL DAERAH.pdf

batas desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2022/NO.3, LL Kab.Kubu Raya : 38 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan lnformasi Geospasial Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Ketentuan Umum; Asas, Maksud; Tujuan dan Sasaran; Simpul Jarringan Informasi Geospasial Daerah; Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah; Penyelenggaraan; Forum Data; Kerja Sama; Peran Masyarakat, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Lembaga Non Pemerintah; Pembinaan; Insentif dan Disinsentif; Pembiayaan, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
2 Halaman dan 36 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 105 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jaringan Data Spasial

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2021 PERBUP BALANGAN NO 105.pdf

Geospasial, Ruang Kebumian

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2021/NO.105

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Data Spasial

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat melalui pemanfaatan data spasial; Bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan Provinsi sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Data Spasial.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Jaringan Data Spasial, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah; Pengumpulan Data; Pengolahan Data; Verifikasi dan Validasi Data; Diseminasi Data; Data Rahasia; Koordinasi dan Kerja Sama; Forum Data; Insentif dan Disinsentif; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

Pb762021.pdf

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet-Geospasial, Ruang Kebumian

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2021/NO.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

ABSTRAK:

bahwa data spasial merupakan data yang berkaitan dengan unsur keruangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa data spasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kabupaten sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu diatur tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika: ketentuan umum; pembangunan geoportal; pengumpulan data; pengolahan data spasial; verifikasi dan validasi data; diseminasi data; data rahasia; koordinasi dan kerja sama; forum data; pembiayaan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
14 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 114 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA KERANGAN PANJANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Desa Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup114.pdf

BATAS WILAYAH-DESA

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 114, BD.2020/NO.114, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA KERANGAN PANJANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA LANDAU KUMPANG KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Desa Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup113.pdf

BATAS WILAYAH-DESA

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 113, BD.2020/NO.113, LL KAB. KAPUAS HULU : 14 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA LANDAU KUMPANG KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
12 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PARANG KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup112.pdf

BATAS WILAYAH-DESA

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 112, BD.2020/NO.112, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PARANG KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 106 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Desa Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup106.pdf

BATAS WILAYAH-DESA

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD.2020/NO.106, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SEGITAK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Desa Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup105.pdf

BATAS WILAYAH-DESA

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 105, BD.2020/NO.105, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SEGITAK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 104 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN KALIS DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup104.pdf

BATAS WILAYAH-KECAMATAN

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 104, BD.2020/NO.104, LL KAB. KAPUAS HULU : 10 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN KALIS DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2020perbup103.pdf

BATAS WILAYAH-KECAMATAN

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 103, BD.2020/NO.103, LL KAB. KAPUAS HULU : 10 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT