PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2009

Menemukan 4.255 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KepmenPAN Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36.1 Tahun 2009
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Purworejo

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/ 366/ 2008
  2. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/ 1.6/ 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 39.1 Tahun 2009
Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah

Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.C Tahun 2009
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 2 A Tahun 2009
Pelayanan Kesehatan CT-SCan Di RSUD Saras Husada Purworejo

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.010/2009
Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  2. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.03/2009
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Mengubah :
  1. PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2009
Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.06/2009
Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan