MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR-DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO-diklat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No. 669
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemkab Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa mewujudkan efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam rangka penyelanggaraan pembinaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan perlu diatur pengelolaannya dalam satu pintu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran, perencanaan kebijakan, pelaksanaan diklat, Evaluasi Diklat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 16 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas; bahwa untuk membantu satuan pendidikan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: prinsip penggunaan Dana BOSDA; alokasi; sasaran; pelaporan; dan petunjuk teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
6 halaman; Lampiran 11 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Paseh, Surian dan Jatinunggal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Kab. Pohuwato Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (10 dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan agar semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005 ; PP No.58 Tahun 2005; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PEMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PEMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PEMENKEU No.48/PMK.07/2016; PERDA No.2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang mekanisme pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja dana bantuan operasional sekolah satuan pedidikan negeri Kabupaten Pohuwato tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 26 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan
bagi masyarakat dengan membekali kompetensi yang
terukur untuk memasuki dunia kerja, Pemerintah
Kabuaten Semarang perlu memberikan dukungan
dana beasiswa untuk Sertifikasi Kompetensi dengan
bentuk kegiatan Uji Kompetensi; bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan
dan pemberian beasiswa untuk lulusan Sekolah
Menengah Kejuruan/masyarakat dapat terlaksana
sesuai sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan,
maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Sertifikasi Keahlian/Uji
Kompetensi Bagi Lulusan Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Unit Sekolah baru Sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa sesuai pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraab pendidikan, bahwa Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, Permendiknas No.20 Tahun 2010, Permendikbud No.36 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pendirian Sekolah; Rencana Induk Pengembangan Sekolah; Penilaian; Pembiayaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat No. 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan PAUD di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan perhatian khusus dalam memajukan Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 56 Tahun 2016;
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT; TERDIRI DARI IV BAB DAN 4 PASAL; MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. MAKSUDN DAN TUJUAN;
3. SASARAN;
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sebagai Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Yang Sederajat
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dengan berpedoman pada kurikulum pendidikan; Pengetahuan dan penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan dan perubahan global yang pengenalannya dapat dimulai sejak jenjang pendidikan dasar; Untuk memberikan arah, landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pengenalan bahasa inggris sejak usia dini, diperlukan pengaturan mengenai materi pelajaran bahasa inggris sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Z Madrasah Ibtidaiyah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA INGGRIS; BAB III MATERI AJAR; BAB IV HASIL BELAJAR; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu dilaksanakan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan dan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang inovatif dan mengedepankan keteladanan untuk meningkatkan motivasi melalui Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan Bagi Peserta Didik dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Sasaran, Organisasi dan Kegiatan Kepramukaan, Ruang Lingkup dan Penyelenggara, Tugas dan Wewenang Penyelenggara, Tahapan Pendidikan Kepramukaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 48 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPemuda dan Olah RagaPendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Solok Selatan No. 66 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
