Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.561 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 15 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup No. 15.pdf

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SD

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/No. 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Th 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 Perda Kab pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tuga Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
5 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kuningan No. 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Mengubah

PERBUP Kab. Kuningan No. 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan

Download file:

Peraturan Bupati Kuningan...ATI KUNINGAN NO2.pdf

Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan - ketentuan pemberian tugas tambahan

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2018/15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

bahwa guru sebagai pendidik profesional , juga dapat diberitugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa ketentuan yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Togas Tambahan Guru sebagai KepalaSekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan, namun untuk mengukur effektifitas serta meningkatkan mutu proses dan akuntabilitas institusi perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Togas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini Mengtur Tentang Perubahan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
Peraturan Nomor 18 Tahun 2015 diubah.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PALI_Perbup_14_2018.pdf

biaya operasional khusus lembaga paud terpadu negeri 1 talang ubi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

ABSTRAK:

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Kabupaten memberikan Biaya Operasional Khusus kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendikbud No. 2 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; maksud dan tujuan; dan petunjuk teknis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 052 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Biaya Operasional Khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2017 (BD.2014/NO. 044).
14 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN KETAPANG

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup No.14 Tahun 2018 t...idikan Dasar ocr.pdf

ORGANISASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14, TBD NO.14, LL KAB.KETAPANG: 32 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pendidikan dasar
UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendikbud No.81 Tahun 2013, Permendikbud No.4 Tahun 2016, permendikbud No.12 tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2016, Perda No.16 Tahun 2017, Perbup No.46 Tahun 2016, perbup No.43 Tahun 2017,
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan jabatan Fungsional, Tata Kerja; Eselonering; Pengangkatan Dalam jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Perbup No.16 Tahun 2009
8 halaman dan 24 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Kesehatan Pendidikan

Download file:

Perbup No 14 Tahun 2018.pdf

kesehata sekolah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 370 Tahun 2006 tentang Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun;
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/265/KPTS/013/2015 tentang Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Timur;
mengatur mengenai UKS /Madrasah antaralain: tujuan; kegiatan pokok; tugas dll

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 370 Tahun 2006, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
jumlah 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan
PERBUP Kab. Bulungan No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan

Download file:

Perbup-no.-14-thn-2018-tt...erbup-7-thn-2017.pdf

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2018/NO 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ABSTRAK:

peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, membantu satuan pendidikan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah, tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan penggunaan dana dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERPRES No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan ini mengenai mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional yang diberikan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bantuan operasional sekolah digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan pendidikan, serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut di lingkungan sekolah-sekolah di Kabupaten Bulungan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2017
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Dana Bantuan Operasional Sekolah

Abstrak

APBD Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2018.pdf

BANTUAN OPERASIONAL - SEKOLAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2018 (13) : 6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan demi terciptanya sumber daya manusia yang bermutu tinggi, Pemerintah memberikan jaminan kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak; b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah; c. bahwa dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 masih terdapat kekurangan dalam alokasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang alokasi dana BOS untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah. Alokasi dana BOS Daerah meliputi pembiayaan berupa: a. transportasi; b. honor bulanan; c. honor jam tambahan mengajar; d. jasa keahlian diluar tupoksi; e. operator dapodik sekolah; f. honorarium penyusun laporan dana BOS; g. honorarium kegiatan; h. honorarium wali kelas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 13 Tahun 2018.pdf

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang_ Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang · Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil ·Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
Pasal 15 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Tata Usaha Sekolah Menengah Negeri (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 13
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Program Beasiswa

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Peraturan Bupati No. 13 Thn 2018.pdf

beasiswa-pedoman

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Beasiswa

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan program pemberian beasiswa untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa; Untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran mahasiswa/peserta didik di dalam dan di luar daerah, maka dipandang perlu membuat pedoman program beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; Perbup No. 12 tahun 2016 tentang Pedoman Program Beasiswa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemberian beasiswa yang merata sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa.
Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 tahun 2008; PP No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jenis Beasiswa Dan Sasaran; Bab III Pelaksanaan; Bab IV Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah; Bab V Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa; Bab VI Pembatalan Beasiswa; Bab VII Mekanisme Seleksi; Bab VIII Besaran Beasiswa Dan Kuota; Bab IX Pendanaan; Bab X Mekanisme Penyaluran Dana Beasiswa; Bab XI Format Dokumen Beasiswa; Bab XII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
23 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA

Abstrak

Pendidikan Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018.pdf

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan pemantapan pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Untuk terciptanya tertib pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, 4. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7. Pendanaan, 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT