Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Covid-19 Pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pembayaran jasa klaim Covid-19 perlu diatur maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Proporsi Besaran Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Covid-19 Pada Rumah Sakit Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan Stunting secara Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/ XI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai surat Kepala Dinkes Kabupaten Kutai Timur No: 800/645.1/UMUM tanggal 3 Mei 2020 perihal: Permohonan Revisi Lampiran Perbup No.44 Tahun 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Lampiran Perbup Kutim No.44 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Lampiran Perbup Kutim No.44 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan yang Diubah: Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2020
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak Kelas C
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) sampai dengan ayat (10) Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas, unit organisasi pendukung, jabatan dan kepegawaian, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2021
PENGANGKATAN DOKTER / DOKTER GIGI, BIDAN, PERAWAT DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dokter / Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
Dalam rangka usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga Dokter/ Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya secara rasional;
sebagai mana di maksud pada huruf a di
atas pengangkatan Dokter/ Dokter Gigi dan Bidan,
Perawat melalui PNS belum mencukupi dan
memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga
diperlukan pengangkatan dengan cara lain yaitu
melalui Pegawai Tidak Tetap
untuk melaksanakan keten tuan pada huruf a
di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 4 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 1464/MENKES/PER/X/2010; Permenkes No. 07/ Menkes/ 2013; Permenkes No. 56 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 46 Tahun 2015; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 74 Tahun 2016; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Perda Pringsewu No. 16 Tahun 2016; Perbup Pringsewu No. 31 Tahun 2012; Perbup Pringsewu No. 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pengangkatan Dokter / Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
14 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya percepatan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan produktivitas penduduk, serta menurunkan beban pembiayaan
pelayanan kesehatan, dan untuk melaksanakan instruksi presiden Nomor Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan
perubahan perilaku dan kualitas lingkungan kearah yang lebih sehat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 36 Tahun 2009
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 33 Tahun 2012
PP No. 66 Tahun 2014
Perpres No. 42 Tahun 2003
Inpres No. 1 Tahun 2017
Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 11 Tahun 2017
Permenkes No. 2269 Tahun 2011
Permenkes No. 1 Tahun 2013
Permenkes No. 23 Tahun 2014
Permenkes No. 25 Tahun 2014
Permenkes No. 41 Tahun 2014
Permenkes No. 39 Tahun 2016
Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2015
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.
Sasaran yang akan dicapai dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan peran serta OPD dalam germas sesuai dengan tugas pokok dan
kewenangannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Miskin Belum Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa berdasarkan perubahan status Puskesmas menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin yang belum terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional dan penyerahan pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ke Jam inan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Kabupaten Pelalawan, perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pelayanan; Struktur Organisasi; Mekanisme dan Prosedur Pelayanan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
Lamp. : 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Permendagri No 119 Th 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemkab Mukomuko.
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 6 Th 2014;
3. UU No 23 Th 2014;
4. PP No 43 Th 2014;
5. Perpres No 82 Th 2018;
6. Permendagri No 82 Th 2015;
7. Permendagri No 83 Th 2015;
8. Permendagri No 84 Th 2015;
9. Permendagri No 119 Th 2019; dan
10. Perda Kab Mukomuko No 1 Th 2017.
PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN; PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN; REKONSILIASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Summenep
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep No 3 Tahun 2020 tentang Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan pelayanan kesehatan primer yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilakukan di puskesmas dan jaringannya, yang akan mengembangkan fungsi pondok bersalin desa menjadi pondok kesehatan desa agar tetap berjalan dengan optimal, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 36 Tahun 2014;
UU No 38 Tahun 2014;
UU No 4 Tahun 2019;
Perpres No 72 Tahun 2012;
Permenkes RI No 290/MENKES/PER/III/2008;
Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008;
Permenkes RI No 26 Tahun 2019;
Permenkes RI No 1464/MENKES/PER/X/1/2010;
Permenkes RI No 30 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenkes RI No 43 Tahun 2019;
Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019;
Pergub Jawa Timur No 4 Tahun 2010;
Perbup Sumenep No 3 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 3) diubah, sebagai berikut :
A. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah;
B. Ketentuan setelah ayat (3) dalam Pasal 4 ditambahkan ayat baru yakni ayat (4);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
