Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.244 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.03/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Download file:
202~PMK.03~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak
Download file:
194~PMK.01~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Abstrak
Perpajakan
Download file:
141~PMK.03~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.03/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Mengubah
  1. PMK No. 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Download file:
185~PMK.03~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman
Download file:
72~PMK.02~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.03/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Mencabut
  1. PMK No. 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Download file:
182~PMK.03~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Download file:
37_PMK.03_2015.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  2. PMK No. 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  3. PMK No. 196/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Lmpor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Mengubah
  1. PMK No. 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  2. PMK No. 27/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  3. PMK No. 616/PMK.03/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
  4. KMK No. 231/KMK.03/2001 Tahun 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Ekspor
Download file:
142~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
Mengubah
  1. PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)
Download file:
125~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional
Diubah dengan
  1. PMK No. 5/PMK.010/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2015 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
Download file:
157~PMK.010~2015Per.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan