Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Persiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Mal Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Prinsip dan Ruang Lingkup;
3. Penyelenggaraan MPP;
4. Pendanaan;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Kependudukan dan Perkawinan - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka, memberikan perlidungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, guna mewujudkan pelayanan administrasi bagi masyarakat secara gratis, mudah dan cepat; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Desa yang mengatur bahwa urusan administrasi kependudukan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PERPRES No. 96 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019.
Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
28 Halaman, VIII Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya kesejahteraan rakyat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat perlu diterapkan Standar
Pelayanan Minimal; bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk
pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan
dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara
optimal; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, telah mencabut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar
Urusan Pemeriniah Wajib Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten PemaJang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Penghitungan Pencapaian SPM, Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 dicabut.
174 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
ahwa untuk mewujudkan. asas - asas umum pemerintahan yang baik, bebas dan i korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu peningkatan penanganan/tindak lanjut laporan/ pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan; Pelaksana Penanganan Pengaduan; Pelaporan Pengaduan; Penelitian Laporan Pengaduan dan Pemeriksaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
15 halaman peraturan dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2027
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Perbup yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2027.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; Permensos No.9 Tahun 2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Permendagri No.101 Tahun 2018; Permendagri No.114 Tahun 2018; Permendagri No.121 Tahun 2018; Permenkes No.4 Tahun 2019; Permendagri No.59 Tahun 2021; Permendikbudristek No.32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur Rencana Aksi Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2027 yang mencakup ketentuan umum, pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data, integrasi SPM, strategi penerapan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
62 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023
PERBUP Kab. Way Kanan No. 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyeleggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2022; optimalisasi pelayanan perizinan dan
penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap
peraturan bupati.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 5 Tahun 2021; PP NO 6 Tahun 2021; PERPRES NO 97 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 138 Tahun 2017;
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 5 tahun 2022 tentang pendelegasian kewenang penyelenggaraan perizinan dan konperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
Lampiran File: 28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2023
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Batang No. 18A Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18A Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung eksistensi pelayanan unit
pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan
unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan
daerah perlu pembiayaan pelayanan dalam bentuk tarif;
bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan dan
penambahan jenis pemeriksaan pada unit pelaksana
teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit
pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah
maka perlu merubah tarif pelayanannya; bahwa perubahan tarif layanan dan penambahan jenis
pemeriksaan pada unit pelaksana teknis daerah pusat
kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah
laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 18A Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Batang Nomor 18A Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 18A tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati Batang Nomor 18A Tahun 2022
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 22,
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal
38 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Insidental, Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir, Juru Parkir, Tata Cara Perizinan, Pemindahan Kendaraan, TKP3S, Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Parkir, Tata Cara dan Tahapan Penerapan Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta dalam
mengembangkan sistem perlindungan sosial, perlu upaya
nyata dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu
dikembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan
Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem
Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin
Dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem dan
Layanan Rujukan Terpadu oleh Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan SLRT, Pelayanan SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
