Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENYEDIAAN JASA LISTRIK PESANTREN/DAYAH, BALAI PENGAJIAN DAN MASJID
ABSTRAK:
Bahwa seiring dengan semangat penerapan syariat Islam secara kaffah dan telah diakuinya Aceh sebagai daerah yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi bidang agama, adat istiadat dan pendidikan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka bupati/ walikota diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan dalam bidang agama termasuk di dalamnya menetapkan petunjuk teknis dan menyediakan dana untuk menunjang jasa penyediaan listrik secara terus-menerus bagi pesantren/ dayah, balai pengajian dan masjid.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Jumlah dan Kriteria Penerima Dana Hibah; BAB III Prosedur Pengajuan dan Realisasi Hibah; BAB IV Monitoring dan Evaluasi; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 25.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT Dan RWKelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018; 8.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8;
Mengatur tentang pemberian bantuan, sumber dana, peruntukan, bentuk bantuan dan besaran, mekanisme pencairan, dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 156 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan mengenai biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap secara efektif dan efisien, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap;
c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap, maka perlu dibuat pedoman penyaluran, penggunaan, dan pelaporannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Mengatur bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan, digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa mulai dari Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 134 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan kepada nelayan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian bantuan kesejahteraan kepada nelayan;
b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 126 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif; bahwa dalam menjamin ha katas pendidikan terutama di tingkat perguruan tinggi dapat terus terlaksana dengan baik, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada mahasiswa; bahwa guna efektivitas dan tertib administrasi penyaluran bantuan beasiswa di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan kepala daerah yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima manfaat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 32 Tahun 2011; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang memuat pedoman dan pelaksanaan penyaluran bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi Kabupaten Aceh Jaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 102 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 667
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan langkah-langkah penanganan kemiskinan secara terencana, terarah, sistematik dan terpadu melalui pusat kesejahteraan social penanganan kemiskinan
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 3 TAHUN 2003,
UU NO 11 TAHUN 2009,
UU NO 25 TAHUN 2009,
UU NO 13 TAHUN 2011,
UU NO 23 TAHUN 2014,
PP NO 39 TAHUN 2012,
PERPRES NO 15 TAHUN 2010,
PERDA KAB KAUR NO 14 TAHUN 2016,
PERBUP KAUR NO 30 TAHUN 2018
Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
Perorganisasian
Tugas, Fungsi dan Sasaran
Pusat Pelayanan Puskesos
Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 101 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b);
2. Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), serta ayat (8) diubah,;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah;
4. Ketentuan Pasal 13 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 diubah
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 97 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStruktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
