Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu mengatur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah;
KETENTUAN UMUM; PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR; PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR; PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR; PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Online pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilaksanakan dalam rangka memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses pendidikan di Kabupaten Demak; bahwa pelaksanaan PPDB Online Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Demak wajib menjamin keterbukaan akses bagi calon peserta didik dan menjaga transparansi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Asas
Bab III Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab IV Daya Tampung Sekolah
Bab V Tata Cara Pendaftaran
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Biaya Pendaftaran
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2015 dicabut.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2018
PERWALI Kota Semarang No. 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta DIdik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; bahwa berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan
relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu untuk membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk Iain yang Sederajat di Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007.
Peratuan ini membahas mengenai sistem penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SNP dan SMA di Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2015
19 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
meningkatkan aksses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat
1. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. undang-undanng nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pengadaan pendidikan
5. peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah
6. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bentuan operasional sekolah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur lampung ini memutuskan tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sehingga Peraturan gubenur No.27 Tahun 2019 perlu disesuaikan/diubah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.87 Tahun 2017, Permendiknas No.24 Tahun 2007, Permendiknas No.50 Tahun 2007, Permendikbud No.64 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.82 Tahun 2015, Permendikbud No.18 Tahun 2016, permendikbud No.22 Tahun 2016, permendikbud No.75 tahun 2016, Permendikbud No.51 Tahun 2018, permendikbud No.3 Tahun 2019, Pergub No.23 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 10 dan pasal 15 Peraturan gubernur Nomor 27 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan Peraturan gubernur Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 13 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD 2021/No.29 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2021/2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 31 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan pengelolaan penerimaan peserta didik baru secara transparan, objektif, dan akuntabel, memperhatikan akses pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada calon peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Pengelolaan penerimaan peserta didik baru tersebut, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2021/2022.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2021/2022. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Perpindahan Peserta Didik Baru, Tim Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru, Pembiayaan, Pelaporan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
25 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017
Permendikbud No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berbasis kompetensi, maka perlu melakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Pemberian Izin Belajar, Jenjang Pendidikan Program Izin Belajar, Persyaratan dan Tatacara Pengajuan Calon Peserta Izin Belajar; Kewajiban; Pemantauan dan Evaluasi; Penataan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 7 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
