Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi dilakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang optimal;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerjasama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahan Pers perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
bahwa sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar yaitu komunikasi dan informatika;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Kerjasama;
b. persyaratan dan harga;
c. Tim Verifikasi; dan
d. mekanisme dan teknis pengajuan Kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1)
, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024.
Materi pokok : Tata cara pemungutan retribusi, Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga, Koordinasi Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Data, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Jumlah halaman : 44 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
bahwa untuk melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen keamanan inormasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 95 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE;
b. Pengendalian teknis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 14 Tahun 2024
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2024/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan akuntabel perlu dilakukan perubahan uraian tugas, fungsi dan tata kerja dibeberapa bagian dalam rangka mendorong profesionalisme dan pencapaian target kinerja d i lingkungan Sekretariat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Parigi Muotong Nomor 43 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Mengubah sebagaian Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat melalui dokumentasi hukum dan informasi hukum maka diperlukan saran dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan, Pembentukan, tugas, dan fungsi, Pengelolaan, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2024
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8).
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2024 (124)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 14 Tahun 2024, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, PERDA Kab Gorontalo No 8 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2024
Kesehatan-Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2024/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab Negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, serta ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RAD-PG;PEMANTAUAN DAN EVALUASI;PELAPORAN;PERAN SERTA;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2024
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026;
ABSTRAK:
Dalam rangka dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu disusun rencana aksi pangan dan gizi;
Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 111 Tahun 2022; Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP 124/M.PPN/HK/ 10/2021; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
30 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2024
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Boyolali No. 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat
daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2021 dicabut.
44 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Staf Khusus Bupati
ABSTRAK:
Bahwa seiring dengan meningkatnya heterogenitas isu strategis masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah serta tuntutan percepatan terhadap pelayanan publik, maka diperlukan staf khusus yang dapat membantu Bupati dalam memberikan saran pertimbangan yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati, serta pengangkatan staf khusus merupakan Kebijakan daerah dalam rangka mengakselerasi pelayanan publik di luar penugasan yang ada di Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2022.
Dalam pertauran ini diatur tentang Staf Khusus Bupati termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi staf khusus bupati, tata kerja, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, bidang tugas, hak dan kewajiban, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
Terdiri dari 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
