Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, perlu diatur;
b. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang optimal;
c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban pasien gawat darurat diperlukan suatu system penanganan korban pasien yang terpadu dan terintegrasi dengan pihak terkaiy;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Public Safety Center;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permekes No.16 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) yang
menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara maka perlu
dilakukan upaya peningkatan pelayanan dan
perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara
dapat dilaksanakan dalam bentuk Jaminan
Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan pendampingan bantuan hukum kepada
Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah;
bahwa sesuai Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan
berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja,
kematian dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil
Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perlindungan, Pelayanan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan NonBerusaha di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah; bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, diperlukan penyesuaian
seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan
regulasi sehingga pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan
Nonberusaha dapat berjalan sebagaimana mestinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Perizinan Berusahan dan Perizinan NonBerusaha, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa,
secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,
sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam
Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi
Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya
diwujudkan dengan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi
warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait
program-program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan
sinergitas, peningkatan akses, serta integrasi layanan Pusat
Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah
Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan
Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya
dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Puskesos SLRT, Layanan Puskesos SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonelektronik
ABSTRAK:
bahwa ruang wilayah merupakan sumber daya yang perlu
ditingkatkan pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna
dan berhasilguna sehingga kualitas ruang wilayah dapat
terjaga berkelanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan;
bahwa guna mewujudkan kualitas ruang wilayah yang
terjaga dan berkelanjutan diperlukan pelaksanaan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
nonelektronik; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang nonelektronik diperlukan pengaturan dalam bentuk
peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peratura Bupati tentang Pelaksanaan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Nonelektronik;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Nonelektronik
Bab III Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Jasa Konsultansi pada Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Audit internal memerlukan adanya jasa pelayanan konsultansi pada Inspektorat Daerah agar dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara No.1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No.51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2756);
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Perbup Bulungan No.11 Tahun 2019 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
Perbup Bulungan No.35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.78 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No.35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan.
Perbup ini mengatur tentang pelayanan jasa konsultansi pada Inspektorat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelayanan Jasa Konsultansi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2023.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan konsultasi secara tatap muka atau secara elektronik ditetapkan dalam standar operasional prosedur oleh Inspektur.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 21 Tahun 2023
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENEDAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL TAHUN 2023-2027
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dasar secara minimal bagi masyarakat dengan
menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu
perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk
mencapai standar pelayanan minimal yang ef ektif;
b. bahwa standar pelayanan minimal merupakan acuan
atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan
peningkatan mutu pelayanan baik pemerintahan maupun
sosial kemasyarakatan sehingga perlu Rencana Aksi
Daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
maka Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi
daerah standar pelayanan minimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2023-2027;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-U ndang
Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 144 7);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nornor 1687);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619)
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pe]ayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabup
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENERAPAN SPM
BAB III : KOORDINASI PENERAPAN SPM DAERAH
BAB IV : RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH
BAB V : PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAB VI : PEMBIAYAAN
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
56
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan
kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan
Nonberusaha di Kabupaten Wonosobo diperlukan
penyesuaian sumberdaya, sarana dan prasarana, serta
penataan regulasi pelayanan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan agar
dapat berjalan sebagaimana mestinya; bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat dan
menyederhanakan pelayanan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan perlu
mengatur kembali ketentuan pelayanan Perizinan
Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan
Nonperizinan di Kabupaten Wonosobo; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha, Perizinan
Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan, Penandatanganan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan NonBerusaha dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Keabsahan Informasi Dokumen Elektronik, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2023
ketertiban umum - penyelenggaraan ketenteraman dan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan dinamika pembangunan, perkembangan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk dengan segala permasalahannya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.2 Tahun 2018; PP No.16 Tahun 2018; Permendagri No.40 Tahun 2011; Permendagri No.54 Tahun 2011; Perda Kab Karimun NO.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Karimun No.6 Tahun 2021; Perda Kab Karimun No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan mentapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
21hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (20)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk terselenggaranya Mal Pelayanan Publik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 89 Tahu.n 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonn.asi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55} Undang-Undang Darurat Nomor 5 T.ahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57} tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Llngkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821};
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lemb.aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724};
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Namor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Layanan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11 . Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 12);
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKULU UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
