Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perencanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. tingkat kekerasan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak masih tinggi, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap perempuan dan anak korban kekerasan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Penyuluhan Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu melakukan penyuluhan Hukum. Agar pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dapat berjalan secara tertib, tearah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum yang terpadu dan terkoordinasi, maka dari itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pemerintah.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, Permen Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pola Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pemerintah Tapin, meliputi Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Pelaksanaan Penyuluhan Hukum; Kadarkum, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya. Sampai pada saat ini pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau belum memiliki pedoman dalam penanganan perkara hukum, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur adanya keseragaman sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara hukum baik secara ligitimasi maupun non ligitimasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PERKARA HUKUM;
BAB III PROSEDUR PENANGAN PERKARA;
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB V PELAPORAN;
BAB VI PENDANAAN;
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 17ayat (2), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 43), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Tata Cara dan Syarat Teknis Kerjasama
Bab IV Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja Pemberian Bantuan Hukum
Bab V Pemanfaatan Dana dan Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Hukum
Bab VI Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hukum
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang Dan Tindak Kekerasan Di Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 20 Perda Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, PP No.4 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur; Pelaporan, Monitoring dan evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 8 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sambas Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Perdaganagan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 7 dan pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, perlu menetapkan peraturan bupati tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan perdagangan orang kabupaten Sambas tahun 2016-2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 1984, UU No.3 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2006, Uu No.21 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, PP No.9 Tahun 2008, Perpres No.69 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2007, Pergub No.5 Tahun 2010, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Gugus Tugas; kedudukan dan Tugas Gugus Tugas; Susunan Organisasi; Rencana Aksi Daerah; Evaluasi; Anggaran; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman dan 20 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 06 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Permendag No 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No 77/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2014;.
1.Ketentuan Umum; 2.SIUP; 3.Dokumen Persyaratan tata Cara Penerbitan Siup,Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,Perubahan dan Siup yang hilang atau rusak; 4.Pelaporan; 5.Penutupan; 6.Ketentuan Peralihan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
