Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa, maka Pemerintah Desa sebagai unit
pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat desa perlu didukung dana
transfer ke desa; bahwa untuk menyesuaikan dinamika
perkembangan pemerintahan desa, perlu
mengoptimalkan pelaksanaan dana transfer ke Desa
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
desa; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas Dana Transfer Ke Desa, Maka
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2024, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2024 No. 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Bab III: Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Bab IV: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD;
Bab V: Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan KKPD;
Bab VI: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD;
Bab VII: Biaya Penggunaan KKPD;
Bab VIII: Monitoring Dan Evaluasi;
Bab IX: Ketentuan Lain-Lain;
Bab X: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Standar Harga Satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
262 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya, perlu pedoman pengelolaan belanja tidak terduga; bahwa dalam rangka tertib, transparan dan akuntabel
administrasi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan pengelolan belanja
tidak terduga; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria, Penganggaran, Pelaksanaan, Prosedur Pengajuan Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21 Tahun 2024
TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2024/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paul 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penggunaan KKPD, Pengelola KKPD, UP KKPD, Pengajuan/penerbitan/penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
18 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Dasar pergeseran APBD, Jenis pergeseran APBD, Prosedur pergeseran APBD, dan Tahapan teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
8 Halaman; Lampiran 8 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA;PEMBERIAN HONORARIUM;KETENTUAN KHUSUS;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 20 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar
Biaya.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; sehubungan dengan adanya penambahan rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 49 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; PERBUP NO 38 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai perubahan atas peraturan bupato nomor 38 tahun 2023 tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2024.
Lampiran File: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilalcukan secara
tertib, bertanggrung jawab clan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendulcung terwujudnya tujuan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penerapan standar harga satuan sebagai bagian
dan i pengelolaan keuangan daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan
secara tertib, bertanggung jawab dan taat pada ketentuan
peraturan pemndang-undangan guna mendukung
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa guna mendukung kegiatan pada perangkat daerah
serta memenuhi kebutuhan penyesuaian ketentuan
peraturan pemndang-undangan, maka Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, humf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Tabel 1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, perubahan Lampiran III dan perubahan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025.
Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerint.ah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraruran Presiden Nomor 33 Tabun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Analisis Standar Belanja Fisik, Analisis Standar Belanja Non Fisik, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2023 dicabut.
220 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
