PERBUP Kab. Tanah Laut No. 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Desa mandiri yang berprestasi di tingkat nasional;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka kantor Desa yang kondisinya memprihatinkan dan berpotensi membahayakan
keselamatan jiwa perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum:
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Pemerintah Kabupaten Tegal harus
diselenggarakan secara efektif dan efisien; bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam
proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
perlu dilakukan penyeragaman analisa standar belanja
yang dimuat dalam Analisis Standar Belanja; bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian
hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,
diperlukan pedoman Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar
Belanja Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Analisis Standar Belanja, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
57 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga pada Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di
bidang ekonomi kawasan perdesaan dan/atau kerjasama
antar desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian
desa dan kawasan perdesaan, mengoptimalkan aset desa
dan/atau aset dana bergulir milik masyarakat desa dalam
wilayah kecamatan, menciptakan peluang dan jaringan
pasar, membuka lapangan kerja, meningkat
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
kawasan perdesaan dan meningkatkan pendapatan
masyarakat desa dan pendapatan asli desa perlu dibentuk
Badan Usaha Milik Desa Bersama ; bahwa dalam rangka pembinaan, pelestarian pengelolaan
dana bergulir di tingkat kecamatan untuk
penanggulangan keiskinan dan untuk melindungi aset
penyertaan modal masyarakat yang menjadi modal Badan
Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa, perlu adanya transformasi pengelolaan dana
bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama perlu diatur tentang Pengelolaan
Dana Bergulir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan
Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPD menjadi BUMDesa Bersama, Pengelolaan BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Perselisihan, Asosiasi BUM Desa Bersama, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati Brebes nomor 12 tahun 2015 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021;Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH;KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK;JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI;KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI;BESARAN SUBSIDI;TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN;MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perda Lampung Barat No. 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
322 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi serta efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kewajaran perlu adanya analisis standar belanja;bahwa untuk melaksanakan ketentuan 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;ANALISIS STANDAR BELANJA;KETENTUAN KHUSUS;PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Cirebon No. 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Fisik
ABSTRAK:
bahwa Analisis Standar Belanja Fisik sebagai wujud
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan
dan penggunaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara
efektif dan efisien dalam pembangunan masyarakat beserta
infrastrukturnya yang bertujuan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
bahwa dalam rangka
penilaian kewajaran atas beban kerja atau
biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis Standar Belanja
Fisik yang mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, maka Analisis Standar Belanja ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa untuk mengakomodasi perubahan pada analisis harga
satuan pekerjaan bidang umum, analisis harga satuan
pekerjaan bidang sumber daya air, analisis harga satuan
pekerjaan bidang bina marga, serta analisis harga satuan
pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan agar dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan fisik
atau konstruksi dalam mencapai tujuannya, maka Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Standar
Belanja Fisik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja Fisik, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
