Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, serta dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersumber Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur ketentuan tentang:
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Ruang Lingkup;
BAB III Uang Transport Lokal;
BAB IV Biaya Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Fasilitator;
BAB V Biaya Perjalanan Dinas;
BAB VI Biaya Operasional Pengganti Biaya Hidup;
BAB VII Biaya Operasional Jasa Medis;
BAB VIII Operasional Penanganan Stunting;
BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Isi 8 Halaman, Lampiran 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Purbalingga No. 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,maka perlu mengatur tata cara penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 40 Thaun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 17 Tahun 2013, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Thaun 2019, Perda Kabupaten Purbalingga Nomr 14 Tahun 2020, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, belanja hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperjelas prosedur pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Staf, perlu untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang –undang nomor 2 tahun 2001; Undang –undang nomor Republik indonesia Nomor 1 tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan DInas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam Surat Tugas. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pergi pulang kurang dari 6 (enam) jam dan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) km keluar batas kota hanya diberikan uang harian. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam anggaran perangkat daerah tahun berkenaan. Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2022
PERBUP Kab. Lombok Barat No. 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023
PERBUP Kab. Lombok Barat No. 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan
keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi. Untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Penjelasan 8 Halaman; Lampiran 26 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2022/NO.16, LL Kab.Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Gaji Bulan Mei Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Gaji Bulan Mei kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022;
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Gaji Bulan Mei; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
1 Halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022 - 2027;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan, Indikator, Nilai Standar, Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pembinaan Dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021 dicabut.
86 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses
perencernaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 174 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo Tahun 2022; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubatran peraturan
perundang-undangan, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu diubah; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan
pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 7, penyisipan Pasal 7A, perubahan Lampiran Bab I, perubahan Lampiran Bab II, perubahan Lampiran Bab III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2021 diubah.
58 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelo!aan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Lampiran BAB II Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja Daerah huruf e. Belanja Hibah angka 9) clan huruf f. Belanja Bantuan Sosial angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring clan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Laninnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko social kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Kepada Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung Jainnya di Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat Sarong Selatan No 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja,Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pasal 1 tentang ketentuan umum
Pasal 4 SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan memperhatikan perkembangan
Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 masih berlaku sepanjang tidak bententangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Bupati Gianyar Nomer 15 Tahun 2022
60 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
