Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11
ayat (8), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6),
Pasal 15 ayat (8), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat
(8), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratil atas
Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
serta Pelindungan Masyarakat;
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pelaksanaan Penerapan Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan untuk mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
b. bahwa penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui proses Inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah perlu dilakukan pelaksanaan inventarisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; MAKSUD DAN TUJUAN; INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2024.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bantul No. 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian
tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah
Daerah, pemerataan pembangunan yang menjangkau sampai
dengan wilayah padukuhan, serta mengakomodasi partisipasi
masyarakat sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan
yang ditetapkan, diperlukan program pemberdayaan berbasis
masyarakat padukuhan;
b. bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan berbasis
masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan
keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan
Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023
tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Besaran Bantuan PPBMP dan Penganggaran; Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Keuangan PPBMP; Penyelenggara Bantuan Keuangan PPBMP; Sisa Anggaran Bantuan Keuangan PPBMP; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 16 HLM; Lampiran: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah yang meliputi Jenis dan Objek Retribusi, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi, Penetapan Retribusi, Pembayaran Retribusi Elektronik, Penagihan Retribusi dan Monitoring dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada
perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, serta Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran VI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kendal No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara, merupakan wujud dari pengelolaan
keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran
rakyat; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu
melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam
jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek
belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan
adanya perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati
Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2024
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2024 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelaksaaan Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif, Pengelolaan Arsip Vital dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan publik;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia,
setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada prinsip hak asasi manusia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif, perlu
dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien,
efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun
perencanaan tahunan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa untuk dapat melaksanakan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu disusun suatu perencanaan dalam bentuk Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
