Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan - Sumber Daya Lokal - Kabupaten Batang Hari
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatkan kualitas SDM dan pelestarian SDA diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
Penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
Untuk mencapai kondisi konsumsi pangan, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 68 Tahun 2002; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perda Kab. Batang Hari No. 4 Tahun 2008; Pergub Jambi No. 14 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2009.
Perbup ini mengatur mengenai Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Batang Hari, meliputi: Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber, Daya Lokal; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2010.
4 hlm.; Lampiran 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan
Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010,
maka perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 merupakan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai bagian dari sumber penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2010
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas danFungsi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng maka dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan EnergiKabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 74, Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun
2008 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara RI Nomor 4741).
1. KETENTUAN UMUM
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2010.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
52 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Lokasi Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sehubungan akan diselenggarakannya Wisata
Kuliner Cia-Cia Cilacap, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan
lokasi penempatan para pedagang yang telah lolos seleksi
untuk menggelar dagangannya;
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Lokasi Wisata
Kuliner Cia-Cia Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Lokasi dan tempat wisata kuliner ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Cilacap. 2) Dalam menentukan lokasi mempertimbangkan kepentingan umum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban. Lokasi dan tempat wisata kuliner ditentukan sebagai berikut : Jalan Jend. Sudirman Pertigaan Jalan Tanjung sampai dengan Jalan Jend. Sudirman pertigaan Katamso Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2010.
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintahan Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk mengurangi sebagian beban yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat adanya bencana serta dalam rangka memberikan pelayanan pemakaman di taman pemakaman umum milik Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati
Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman Di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintahan Kabupaten Sleman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintahan Kabupaten Sleman
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2010
Perbup Kab. Kuningan No. 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Laksana Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang
perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul perlu
disusun Tatalaksana Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul; bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Tatalaksana Pelayanan Umum pada Kantor Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai
lagi dengan Peraturan Perundang-undangan, perkembangan, dan
nomenklatur kelembagaan sehingga perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/26/M.PAN/05/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/31/M.PAN/08/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Jenis Pelayanan; Mekanisme Permohonan Izin; Tim Teknis; Pembinaan dan Pengawasan; Tata Cara Penanganan Pengaduan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2007
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2010
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Bandung Barat No. 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2010/NO.1 SERI D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyediaan Tenaga Ahli Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara profesional dan proporsional dalam pengambilan kebijakan diperlukan bantuan tenaga ahli; b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu fungsi dan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyediaan serta koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2008.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyedia Tenaga Ahli; Syarat Tenaga Ahli; Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli; Sumber Dana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2010.
Jumlah Halaman: 8 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
