Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 15 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Probolinggo, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Probolinggo.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 18 Tahun 2012;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 33 Tahun 2012;
PP No 17 Tahun 2015;
Perpres No 42 Tahun 2013;
Perpres No 83 Tahun 2017;
Permendagri No 63 Tahun 2010;
Permenkes No 155/Menkes/Per/I/2010;
Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011;
Peraturan Menteri Pertanian No 4 Tahun 2012;
Permenkes No 39 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017;
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016.
Tujuan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di daerah adalah :
a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam pencegahan stunting;
b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat
Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi
Spesifik, meliputi :
a. ibu hamil;
b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.++
Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 17 Tahun 2010
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 15 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan penanganan korbarr/ pasien pada kejadian gawat darurat, perlu dilakukan penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi melalui Sistem Penangulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pe-nangulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan SPGDT, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pendanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan agar tertib administrasi, akuntabel, efektif dan efisien pengelolaan, pembiayaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada puskesmas dalam Kabupaten Gayo Lues; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; PERPRES Nomor 72 Tahun 2012; PERPRES Nomor 32 Tahun 2014; PERPRES Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Isolasi COVID-19 di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya dan bertambahnya jumlah penduduk di Kab Batang yang terkonfirmasi positif COVID-19, untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya, serta untuk mewujudkan zero COVID-19 di Kab Batang, maka Perbup Batang No 83 Tahun 2020 tentang Pedoma Penyediaan Tempat Isolasi COVID-19 di Kab Batang perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Isolasi COVID-19 di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 21 Tahun 1988; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 17 Tahun 2018; Permenkes No 75 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2020; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Isolasi, Tempat Isolasi, Pengelola Tempat Isolasi, Jangka Waktu Isolasi, Pembiayaan, Sumber Dana, Tata Cara Pencairan Dana, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati Batang No 83 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Batang No 360/270/2020
11 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018
3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penetapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien.
Dasar Hukum peraturan: UU 8/1999; UU 39/2003; UU 29/2004; UU 40/2004; UU 36/2009; UU 23/2014; UU 36/2014; Permenkes 1/2012; dan Kepmenkes 922/Menkes/sk/X/2008
Materi Pokok: jenjang rujukan medis/spesimen terdiri dari:
a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat I (PPK 1) yaitu puskesmas dan jaringannya (Pustu, Pusling, Poskedes dan polindes)
b. Fasilitas kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan 2 (PPK 2)
c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/ sub spesialis sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 3 (PPK3)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
