Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 27 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan Dana Jasa Layanan Pendidikan dan Latihan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikilum Muatan Lokal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelksanaan Kurikulum Muatan Lokal
Bab III Lingkup Muatan Lokal
Bab IV Kerangka Kurikulum
Bab V Tenaga Pendidik dan Sarana Prasarana
Bab VI Evaluasi Kurikulum dan Hasil Belajar
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
KEPPRES No. 45 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 27, jdih.kemdikbud.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2016/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mempercepat tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diperlukan adanya dukungan pedoman yang jelas dan baku untuk percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pendataan, penyelenggaraan, pembentukan kelompok belajar, penugasan tenaga pendidik, petan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, peran serta masyarakat, sarana dan prasarana, sumber pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan tata kelola perencanaan penganggaran dan pengelolaan pendidikan APB Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang transparan, akuntabel, dan responsif di lingkungan DInas Pendidikan Kota Semarang, maka perlu disusun sebuah sistem pengelolaan anggaran sekolah berbasis Tahun Anggaran; bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan, pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan yang terarah, terpadu, tertib, akuntabel dan transparan, maka perlu dibentuk Perwal Semarang tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APB Sekolah Satuan Pendidikan negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 48 Tahun 2010; PP No 61 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendiknas No 19 Tahun 2007; Permendiknas No 69 Tahun 2009; Permendiknas No 15 Tahun 2010; Pemendagri No 32 Tahun 2011; PermenPANRB no 15 Tahun 2014; Permendikbud No 75 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2007; Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2010; Perda Kota Smearang No 11 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 20 Tahun 2012; Perwal Semarang No 61 Tahun 2016; Perwal Semarang No 92 Tahun 2016; Perwal Semarang No 94 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APB Sekolah Satuan Pendidikan negeri dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 27 Tahun 2022
taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolan menengah pertama - peserta didik baru
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi
masyarakat usia sekolah. penerimaan peserta didik baru dilaksan akan untuk
pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya
tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; PP No.47 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendikbud No.39 Tahun 2008; Permendikbud No.70 Tahun 2009; Permendikbud No.1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Diatur tentang Persyaratan, Pembiayaan, Mekanisme, Tujuan, Prinsip , dan Asas Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tugas Panitia PPDB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor
17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta menetapkan zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sedejat Tahun Pelajaran 2021/2022.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahuh 2010, Permendikbud No. 22 Tahun 2016, Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaannya; bahwa ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Taman KanakKanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
pada di Kabupaten Blora;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab IV Rombongan Belajar
Bab V Perpindahan Peserta Didik
Bab VI Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab VII Pengadaan Pakai Seragam
Bab VIII Kewajiban, Larangan dan Sanksi
Bab IX Pelaporan
Bab X Monitoring dan Evaluasi
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 dicabut.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
