STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menentukan tolak ukur kinerja pelayanan dan menjamin akses masyarakat serta mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penetapan standar pelayanan minimal;
b. bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya jenis pelayanan dasar, indikator-indikator dan nilai pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS PELAYANAN, PENGORGANISASIAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa penetapan besarnya biaya operasional minimum bertujuan agar sekolah senantiasa memberikan layanan pendidikan yang optimal yan~mengarah pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Uridang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
PERBUP ini mengatur tentang standar biaya satuan pendidikan untuk SD/MI Negeri atau Swasta dan SMP/MTs Negeri atau Swasta yang berfungsi sebagai dasar bagi kebijakan tentang pembiayaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan daya saing produksi dan pelaku Usaha
Mikro Kecil Menengah untuk mendapatkan akses
permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur, diperlukan
keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha
Mikro Kecil Menengah yang berorientasi kepada
pengembangan usaha; bahwa sebagai upaya untuk menjaga sektor Usaha Mikro
dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang,
Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga
kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
disusun pedoman pengelolaan kredit usaha rakyat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kredit
Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penerima Kurda
Bab VI Penyaluran Kurda
Bab VII Subsidi Bunga
Bab VIII Pelaporan
Bab IX Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2013
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2013/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 1990; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENKEU No. 119/PMK.05/2007; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.1.2109; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.01/I/II/4/5729/2009; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 07/XII/SKB/2010, No. 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan No. 420-1072 Tahun 2010; Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01995/2009; PERBUP Subang No. 7 Tahun 2009; PERBUP Subang No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Fungsi SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2013.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 2 Tahun 2018
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab III Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab IV Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Perangkat Daerah wajib melakukan Penyusutan Arsip, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemindahan Arsip Inaktif; Pemusnahan Arsip; Penyerahan Arsip Statis; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Lamp. : 23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2019
PEMBANGUNAN KAMPUNG - PERENCANAAN - PENYUSUNAN - JUKNIS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2019 (10)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Desa Jebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 16 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Kampung; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
120 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,
clan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana clan Prasarana Kelurahan clan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka untuk
pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana clan
Prasarana Kelurahan clan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomur 11
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nornor 11
Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019
Ruang Lingkup Peraturan
a. sumber pendanaan;
b. penggunaan;
c. perencanaan;
d. penganggaran dan pengalokasian;
e. pelaksanaan;dan
f. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2021/2022
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah
untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah/Dasar dan Sekolah menengah Pertam berjalan secara objektif, transparan, akuntabel dan dilakukan tanpa diskriminasi perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2021/2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuruan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Permendiknas No. 34 Tahun 2006; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendiknasbud No. 137 Tahun 2014; Permendiknasbud No. 22 Tahun 2016; Permendiknasbud No. 75 Tahun 2016; Permendiknasbud No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Daya Tampung dan Rombongan Belajar, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data, Perpindahan
Peserta Didik, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
