Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2015

Retribusi Pelayanan Pasar

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Konawe No.08 Tahun 2015.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015 / NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta memberikan kepastian hukum dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan pendapatan asli daerah; b. bahwa dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang pelayanan pasar di Kabupaten Konawe, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan dan Retribusi Pasar; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomopr 4438); 6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daereah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sususnan organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III PENGELCLAAN DAN PENGATURAN PASAR BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

perlimpahan - sebagian - kewenangan - pemerintahan - dari - bupati - kepada - camat

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015/08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP No. 19 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Perlimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan Bupati kepada Camat dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri BNo. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Petmendagri No. 53 Tahun 2011; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 61.B Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rincian Tugas pokok Camat, Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2015.
4 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Di Desa

Desa

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Karanganyar No. 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa

Download :
PERDA-NOMOR-8-TAHUN-2015.pdf

Abstrak

Peraturan-desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peraturan Di Desa

ABSTRAK:

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita- cita kemerdekaan; b. bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan pembangunan, maka Penyelenggara Pemerintahan Desa harus membentuk Peraturan di Desa; c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Peraturan di Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan di Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan di Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2015

PEMBENTUKAN BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

Kesehatan

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 8 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEMBENTUI(AIT BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD PUSHESMAS DINAS KFSEHATAN KABUPATEIT JENEFONTO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 - 2Ot8, maka dipandang perlu langkah strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam program layanan kesehatan respon cepat; bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, respon cepat melalui Mobile Medical (on call 115), maka perlu dibentuk Brigade Siaga 115 pada setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuan gart antara Pemerintah R:sat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Tambahan l*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); b. c. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOZ tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47411; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321) 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Meqjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor t87l; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OLS tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2a73 Nomor 219); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2A14 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabrrpaten Jeneponto Tahun 201.5 (L,embaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 23tl; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor L4 Tahun 2OO9 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Rincian Tlrgas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OAg Nomor 2281; 17. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OL4 Nomor L7).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMBENTUKAN PUSKESMAS JENEPONTO BUPA?I JENEPONTO ?ENTANG BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD DINAS KESEHATAN KABUPATEN BAB I I(EIENTUAN TIMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto; 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat SPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jeneponto; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepontol Brigade Siaga adalah suatu satuan tugas kesehatan yang terdiri dari petugas medis (dokter dan perawat), paramedis, dan awam khusus yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pencegahan, penyiagaan, maupun pertolongan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan; 8. Brigade Siaga 115 adalah Tim Reaksi Cepat dan sekaligus sebagai Tim Pelaksanaan Penanggulangan masalah Kesehatan dengan cara menghubungi nomor 115; 9. Tm Reaksi Cepat (TRC) adalah Tim yang sesegera mungkin bergerak ke lokasi / sasaran setelah mendapatkan informasi tentang masalah kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan; 10. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami ancaman kehidupan apabila tidak dilakukan penErnganan dengan segera; ll.Triase adalah suatu sistem seleksi pasien yang menjamin supaya mendapatkan perawatan medis; 12. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter grgr, dan dokter spesialis; 13. Tenaga Paramedis adalah tenaga yang berprofesi memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat. 14. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan pembangunan ya.ng bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; 15. Pegawai Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan muttr pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta Rumah Sakit kelas C dan kelas D di Kabupaten yang memerlukan pelayanan medic spesialistik. BAB II SEKRBIARIAT BRIGADE SIAGA 115 Pasal 2 Brigade siaga 115 mempunyai sekretariat di UPTD Puskesmas tingkat Kabupaten maupun di Pasal 3 (1) Untuk Tingkat Kabupaten Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Bidang Bina pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang berfungsi sebagai Pengendali 6. 7. (2) Untuk Tingkat UPTD Puskesmas Sekretariatnya pada Rrskesmas masing - masing yang berfungsi sebagai manqjemen pelayanan dengan rincian UPTD Ptrskesmas sebagai berikut : 1. UPTD hrskesmas Bontosunggu Kota 2. UPTD Rrskesmas Binamu Kota 3. UPTD Puskesmas Binamu 4. UPTD Rrskesmas Arungkeke 5. UPTD Puskesmas Togo-togo 6. UPTD Rrskesmas Tarowang 7. UPTD Puskesmas Tino 8. UPTD h.rskesmas Bontomatene 9. UPTD Rrskesmas Tolo 10. UPTD hrskesmas Rumbia 1 1. UPTD Rrskesmas Tompobulu L2. UPTD hrskesmas Bululoe 13. UPTD Puskesmas Bontoramba t4. UPTD Puskesmas Tamalatea 15. UPTD Puskesmas Bangkala 16. UPTD hrskesmas Kapita 17. UPTD Rrskesmas Buludoang 18. UPTD Puskesmas Barana BAB III URAIAI'I TUGAS SEI{RITARIAT BRIGADT SIAGA 115 Bagian Kesatu Sekretarlat Brlgade Staga 115 Ttngkat Kabupaten Pasal 4 (1) Sekretariat Brigade Siaga 115 Tingkat Kabupten Jeneponto, mempunyai tugas sebagai Pengendali dari sekretariat pada setiap UPTD Puskesmas; (2) Uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Merencanakan Standar Operasional Prosedur berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap layanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. Membuat Perencanaan Sekretariat Brigade Siaga c. Melakukan pembinaan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Brigade Siaga 115 disetiap UPTD Puskesmas sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Brigade 115 di setiap UPTD Puskesmas berdasarkan dengan laporan yarag masuk atau hasil supervisi sebagai bahan tindak lanjut; f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan dengan hasil evaluasi untuk dilaporkan ke atasan. kebutuhan sarana dan prasarana pada 115 disetiap UPTD h.rskesmas; pada setiap Sekretariat Brigade Siaga 115 Bagian Kedua Sekretarlat Brigade Slaga 115 pada Tingkat UPTD hrskesmas Pasal 5 (1) Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Tingkat UPTD Puskesmas mempunyai tugas sebagai manajemen pelaksanaan Brigade 115 untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Uraian Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur Brigade Siaga 115 sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. Membuat Perenc€rnaan anggaran dan tenaga Brigade Siaga 115 sesuai kebuflrhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan sarana dan prasarana Brigade Siaga 115 sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyiapkan anggar€ul dan tenaga Brigade Siaga 115 sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membuat laporan pelaksanaan tugas Brigade Siaga 115 sesuai ketentuanyang berlaku untuk bahan tindak lanjut. BAB TV SI TEM DAN JENIS LAYANAN BRIGADE SIAGA 115 Bagian Kesatu Slstem layanan Brigade Siaga 115 Pasal 6 (1) Brigade Siaga 115 menggunakan sistem layanan call centre 115 atau nomor telpon yang telah disediakan pada setiap UPTD Puskesmas; (2) Brigade Siaga 115 setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, maka tim akan segera mendatangi pasien dengan menggunakan mobil ambulance; (3) Setelah Tim sampai dilokasi, maka mereka akan melakukan anamnese (pemeriksa€Ln fisik) kemudian melakukan tindakan sesuai diagnosa atau melakukan triase atau pengelompokan pasien yang didasarkan atas beratringannya penyakit serta kecepatan penanganan / pemindahan / rujukan; (4) Alur sistem pelayanan Brigade Siaga 115 sebagaimana dalam lampiran Peraturran ini yang tidak terpisahkan; (5) Dalam melaksanakan pelayanan, akan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini yang tidak terpisahkan. Bagian Kedua Jenls Layaaan Brtgade Siaga 115 Pasal 7 (1) Jenis Layanan Brigade Siaga 115 adalah jenis gangguan kesehatan bersifat kegawatdaruratan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat- (2) Jenis gangguan kesehatan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berilmt: Persalinan abnormal Berbagaijenispenyakityangmembutuhkanpenanganansecaracepat *il#ilka akibat kecerakaan di jaran raya atau akibat kerusuhan di masyarakat Korban akibat bencana alam atau gangguan alam lainnya Bagiaa Kedua Insentif Brtgade Siaga 115 Pasat 9 (1) Tim Sekretariat Brigade Siaga 115 baik di Kabupaten maupun di UPTD Puskesmas, akan diberikan Insentif / honor sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Tenaga kesehatan dari PNS dan PIT yang masuk dalam Brigade Siaga 115 akan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditambah penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian ketiga Anggaran Brigade Siaga 115 Pasal 1O (1) Untuk pengadaan sarana dan prasarana Brigade Siaga 115 akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto atau sumber anggaran lainnya; (2) Biaya Operasional sekretariat dan Brigade Siaga 115 melatrui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jeneponto atau sumber Anggaran lainnya. a. b. c. d. BAB V I{ETENAGAAN, INSEIITIF DAN ANG(}ARAII BRIGAI')E SIAGA 115 Bagian Kesatu Ketenagaan BrlgPde Siaga 115 Pasal 8 (1) Tenaga Brigade Siaga 115 terdiri dari tenaga medis, paramedis dan sopir; (2) Tenaga Brigad; Si"E" 115 di rekmt dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ' ' Tidak Tetap pada UptO Puskesmas masing - masing; (3) Bilamana tenaga di UPTD Purskesmas tidak tersedia atau tidak mencuhrpi, seb"agaimana pada ayat (1) maka akan diadakan rekmtmen tenaga pegawai Tidak Tetap Daerah atau Penugasan Khusus Daerah; (4) Dal; hd rekrutmen tenaga sebagaimana pada ayat (3) akan ' dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku' akan dianggarkan (APBD) Kabupaten BAB VI UIEtrENANG, KEWA"TTBAII, DAN TAN(X}IING JAWAB Bagian Kesatu Pasal 11 (1) Brigade Siaga 115 dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang uniuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Sekretariat Brigade Siaga 115 Kabupaten, dan UPTD hrskesmas serta Unit kerja lainnya sesuai dengan ttrgas pokok dan fungsinya; (21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari SekretariatBrigade Sraga 115 Kabupaten, dan UPTD Rrskesmas serta Unit kerja lainnya sesuai dengan substansi tugasnya. Bagian Kedua Kewqilbaa Brigade Siaga 115 Pasal 12 Brigade Siaga 115 wajib mentaati Estandar Operasional Prosedur dan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data / informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bagian Ketlga TanggungJawab Brtgade Siaga 115 Pasat 13 Brigade Siaga 115 bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilaksanakan kepada Kepala UPTD Puskesmas masing - masing, Kepali Oirras Kesehatan dan Pemerintah kabupaten Jeneponto. BAB VII XETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, akan diadakan Pasal 15 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkanrrya I diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
12

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2015

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Bapeten No. 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut :

Perka Bapeten No. 12 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download :
Perka Bapeten Nomor 8 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2015

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2015pb3201008.pdf

Abstrak

pengolaan - keuangan - rumah - sakit - umum - daerah - cileungsi - kelas - c - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - bada - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Perda telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan ditetapkannya Rumah Sakit Daerah Cileungsi Kelas C maka perlu membentuk Perbup Tentang Pengelolaan Keuengan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M.PAN/1/2007; Permen Keunagan No. 76/PMK.05/2014; Permen Kes No. 56 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan, Maksud Dan Tujuan, Perencanaan Dan Pengannggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan Dan pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015.
26 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERWAKO 8 TH 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim No. 8 Tahun 2015

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
Perda-No_8_2015-tentang-Perubahan-APBD-TA-215.pdf

Abstrak

apbd - perubahan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

dengan adanya perubahan/ perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik pcnambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kogiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa Iebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dala[r lahun anggaran berjalan dilakukan pcrubahan APBD Tahun Anggaran 20l5 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah disepakati bersama antara Pcmcrintah Kabupaten Muara Enim dengan DPRD Muara Enim pada tanggaL 29.JLrni 2015 Nomor 677/Bappeda Renstra/2015 dan Nomor 1/DPRII/2015 tenrang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah djtetapkan dengan Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 2/DPRI)/2015 dan Nomor 678/Bappeda-Renstra/2015 tanggal 29 Juni 20l5 tenLang Prioritas dan Plalon Anggaran Scmcntara pcrubahan APBD TA 20l5
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009; Undalg-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.O7 /2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.O7 /2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK-O7 /2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/ KPIS/BPKAD/ 2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 161/KPIS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 442 / KYIS I BPKAD/ 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013
PEraturan ini memuat perubahan besaran APBD Kabupaten Muara Enim TA 2015 yang menambah Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan DAerah, berikut dengan rinciannya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan operasionai pelaksanaan APBD
13 hlm; dan 2 hlm lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015

Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Demak Nomor 045.4/854/2009 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Download :
perbup-no-8-tahun-2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 045.4/854/2009 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pedoman Klasifikasi Arsip Bab III Pembiayaan Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.
Keputusan Bupati Demak Nomor 045.4/854/2009 dicabut.
81 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

DPRD

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan perubahan; untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang perlu diubah Mengingat : disesuaikan dengan regulasi tersebut sampai terbitnya Peraturan Pemerintah pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.