Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/NO.15 Pemerintah Daerah Kab. Empat Lawang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Manajemen Risiko
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, diperlukan penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efi.sien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, pedoman pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan risiko Pemerin tah Daerah dalam
melaksanakan urusan wajib/pilihan;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Kerangka Manajemen Risiko; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
10 hlm, Lampiran 27 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2024
PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERATURAN - BUPATI - ASAHAN - NOMOR - 41 - TAHUN - 2023 - TENTANG - PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan belum dianggarkannya belanja perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati Asahan, perlu mengalokasikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024; bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900.1/1579/UMUMUM/IV/2024 tanggal 02 April 2024 perihal usulan Pergeseran APBD 2024; bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900.1.3/0315/BKAD/III/2024 tangal 18 Maret 2024 perihal Mohon persetujuan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2024.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka dukungan pelaksanaan Pilkada, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Kab Pohuwato No 15 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2024.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kan Bogor Tahun 2024 No 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Command Center
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membangun pusat kendali atau Command Center, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Command Center.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen Kominfo No. 4 tahun 2016; Permen Kominfo No. 1 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 37 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 18 tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Kelola Command Center yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, fungsi, pengguna dan layanan command center, pengelolaan command center, monitoring dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 37 Tahun 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, menindaklanjuti Telaahan Staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada Bupati Berau perihal Pencegahan dan Penanggulangan Wabah/KLB diperlukan penggeseran anggaran dari Belanja Tak Terduga, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Pasal 69 ayat (1) keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Perbup Berau No. 75 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor:20/ PRT/ M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran
Dasar Hukum ini adalah UU NO 1 Tahun 1970; UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 24 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2017; PP NO 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/ PRT/ M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/ PRT/ M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:27 PRT/ M/2018; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 16 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 14 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk sehubungan dengan perubahan terhadap tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati terkait Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dimana Ketentuan Pasal 3 diubah yakni menjadi Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah, meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi,
dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, serta
penyesuaian nomor registrasi kendaraan perorangan dinas
dan kendaraan dinas jabatan; bahwa untuk menyesuaikan ketentuan terkait penggunaan
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotr Pejabat Pemerintah
Daerah maka perlu penyesuaian atas tanda nomor
kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
maka diperlukan penyesuaian atas nomor tanda
kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas
jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tanda Nomor
Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas
Jabatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 dan perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2024 No. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyrakat untuk memperoleh pelayanan, serta memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Barito Selatan diperlukan Pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayaan Publik;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi:
a. Penyelenggaraan;
b. Kedudukan;
c. susunan organisasi;
d. tugas dan fungsi;
e. tata kerja;
f. pengangkatan dan pemberhentian;
g. kepegawaian;
h. monitoring dan evaluasi; dan
i. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman pembentukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana
teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
