Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.826 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1984

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP NO 35 TH 1984.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 35 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2013

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kertas Padalarang

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 35 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 35 Tahun 2012

Mekanisme Penghapusan Pinjaman Modal Dana Bergulir Kabupaten Magelang

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

1584768907-perbup-35-2012...bupaten-magelang.pdf

DANA BERGULIR - MEKANISME PENGHAPUSAN PINJAMAN MODAL

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2012/NO.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penghapusan Pinjaman Modal Dana Bergulir Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penghapusan Pinjaman Modal Dana Bergulir;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK. 06 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan pinjaman modal dana bergulir, mekanisme penghapusan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2012.
6 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1998

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP No. 35 Tahun 1998.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP No.35 TH 2000.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 35 Tahun 2018

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2018

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERBUP 35-2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 35 Tahun 2020

PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI INVESTOR DI KABUPATEN SORONG

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup Kab Sorong Nomor 3...an Bagi Investor.pdf

PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI INVESTOR DI KABUPATEN SORONG

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD. No. 2020/35, LL Kab Sorong: 4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI INVESTOR DI KABUPATEN SORONG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka Peningkatan Investasi di Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Bagi Investor di Kabupaten Sorong.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Bagi Investor di Kabupaten Sorong

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 35 Tahun 2012

Pendelegasian Wewenang Bupati Nias kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup NIAS NO. 35 THN 2012_compare.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2012

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup Kab. Kudus Tahun 2012 No 35_ocr.pdf

Pendelegasian Kewenangan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2012/NO.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, perlu mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus yang meliputi Pendelegasian Wewenang, Pelayanan Penanaman Modal, Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2012.
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1984.