PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2019/No.24
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penaggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 51 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencaaa Daerah.
Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017.
Penetapan daerah rawan bencana; Mekanisme penanganan darurat bencana; Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
60
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 24 Tahun 2017
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Labuhan Batu No. 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan penatausahaan Pertanggungjawaban Serta Monotoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penataausahaan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematik , dan terpadu; bahwa Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Ije Jela adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial di masyarakat; bahwa dalam upaya memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT mulai dan Desa/kelurahan , maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan, yang memuat: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan Dan Struktur Pelaksana Puskesos Penanganan Kemiskinan; Tugas, Fungsi, dan Sasaran; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten aceh besar
2012
Qanun NO. 24, BD.2012/No.24
Qanun tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 29 Tahun 1980; PP No. 6Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 2 Tahun 2008; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 4 Tahun 2008; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2010; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2011
Ketentuan Umum, Prinsip Sumbangan Pihak Ketiga, Bentuk dan Sifat Penerimaan Sumbangan, Tata Cara Pemberian dan Penerimaan, Pelaksanaan dan pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Kepegawaian, Aparatur NegaraBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
Diubah dengan :
PP No. 28 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1953 Mengenai Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu sehingga perlu di tetapkan undang-undang tentang penanggulangan bencana.
Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.
Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda; pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus; dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 15 Tahun 2010, Perpres Nomor 166 Tahun 2015, Perda Kabupaten Purbalingga 05 Tahun 2011, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup pedoman umum kegiatan, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi dan alokasi, kegiatan bantuan sosail rehabilitasi RTLH, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, tata cara pengajuan usulan dan pencairan bantuan sosial kegiatan rehabilitasi RTLH, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2019
TATA CARA PENYELENGGARAAN - ASURANSI KEMATIAN - DAN PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN - BAGI MASYARAKAt
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Asuransı Kematıan
Dan
Prosedur
Pengajuan
Klaım Asuransı Kematian Bagı Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (6) ayat 2 dan ayat
(11) Peraturan Daerah I(abupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun
2Ol9 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Asuransi Kematian dan Prosedur Pengajuan
Klaim Asuransi Kematian Bagi Masyarakat;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 11 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Perda No 17 Tahun 2019
Tata cara penyelenggaraan Asuransi kematian, Prosedur dan tata cara klaim ansuransi kematian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan No. 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
