Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban
Kebakaran di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial
kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Belanja Bantuan Sosia Kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Sumber, Bentuk dan Besaran bantuan Sosial; Penerima Belanja Bantuan Sosial; Tata Cara Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pengawasan dan Pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
ABSTRAK:
Masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak; dan Dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018.
Perbub ini mengatur mengenai : Maksud, Tujuan, dan Fungsi; Pembentukan, Kedudukan, dan Kelembagaan SLRT; Tugas, Tanggung Jawab, dan Tata Kerja Sekretariat Teknis SLRT; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2019
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; bahwa untuk efektivitas, efisien dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 14 mengenai penyaluran hibah dan Pasal 15 mengenai NPHD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang BANTUAN BENCANA
ABSTRAK:
Berikut adalah format yang sudah dirapikan:
a. Bahwa dalam rangka pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan.
b. Bahwa agar pemberian bantuan dapat berhasil guna dan terlaksana dengan efektif serta efisien, perlu disusun pedoman pengelolaan dan pelaporannya.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN
BAB Ill
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2019
penggunaan dana alokasi khusus nonfsik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2019/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan tertibnya penyaluran dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten pohuwato dilaksanakan melalui belanja tidak langsung dengan mekanisme hibah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah beberapakali terakhir dengan undang-undang No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2006; PP No.48 Tahun 2008; Pemendagri No.20 Taun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No.59 Tahun 2010; Pemendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah denga pemendagri No.14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pohuwato No.12 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan sasaran dan sumber dana bop kesehatan, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, pengguanaan anggaran/kuasa pengguna anggaran,penerbitan spm dan sp2d,penatausahaan dan pertanggung jawaban dana transfer, pembinaan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Ruang Lingkup :
1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi
masa-lah hukum.
2. Bantuan Hukurn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum
keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik ligitasi maupun non ligitasi.
3. Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) meliputi setiap orang atau kelompok orang / penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
5. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai PoIitik dan Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran daIam APBD dan tertib administrasi Pengajuan, PenyaIuran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
bahwa sesuai ketentuan PasaI 2 ayat (1) Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 2 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 ;sebagaimana teIah diubah beberapa kaIi, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017 ;PP No1 Tahun 2018 ;Permendagri No 36 Tahun 2018 ;Perda No 9 Tahun 2016;Perbup No 8 Tahun 2014
materi pokok dalam peraturan ini adalah : KETENTUANUMUM , PERHITUNGANBANTUANKEUANGAN ,PENGAJUANBANTUANKEUANGAN ,VERIFIKASIKELENGKAPANADMINISTRASI
, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN , PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN , LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN , KETENTUAN LAIN-LAlN
,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 15 Tahun 2023 tentang Petujuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 20 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENYAMBUNGAN BARU LISTRIK BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DAN PRA SEJAHTERA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYAMBUNGAN BARU LISTRIK BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DAN PRA SEJAHTERA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera serta untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) maka perlu diberikan pembiayaan Program Bantuan Sosial dalam bentuk subsidi terhadap penyambungan baru listrik untuk pelanggan rumah tangga tidak mampu dan Pra Sejahtera dengan daya listrik 450 VA; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyambungan Baru Listrik Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.
Mengingat : 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga
Listrik Untuk Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 754); 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812); 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11)
Materi Pokok pada Pereaturan ini memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Tahapan Pelaksanaan, Mkanisme Pencairan Bantuan Sosial, Pelestarian dan Keberlanjutan Program, Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATACARA PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
ABSTRAK:
Untuk membantu dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang adil, merata dan lebih bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, perlu adanya petunjuk teknis penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sehingga dapat mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap mutu pendidikan
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERPRES Nomor 14 Tahun 2015; PP Nomor 2 tahun 2018; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan KEMENDIKBUD Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan KEMENDIKBUD Nomor 4 tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan KEMENKEU Nomor 50/PMK.7/2017; PERDA TUBABA Nomor 4 tahun 2011; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2013; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERBUP TUBABA Nomor 58 Tahun 2016; PERBUP TUBABA Nomor 87 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, sasaran penyaluran, tim manajemen, peruntukan dana dan pengalokasian dana, pengelolaan, penyaluran, pengambilan dan penerimaan dana, penggunaan dana, monitoring, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
