Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.583 peraturan dalam 0,017 detik

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 12 Tahun 2014

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

QANUN NOMOR 12 TAHUN 2014.pdf

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT PETRO TAMIANG RAYA

2014

Qanun NO. 12, LD.2014/NO.12

Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya

ABSTRAK:

Dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat khususnya melalui usaha hulu migas maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor pertambangan, energi dan migas.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 35 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 92 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; KEPMENDAGRI No. 50 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN Aceh Tamiang No. 7 Tahun 2008; QANUN Kabupaten Aceh Tamiang No. 5 Tahun 2010.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Tempat Kedudukan, Usaha, Dewan Komisaris dan Direksi, Karyawan, Modal, Saham dan Deviden, RUPS, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi, Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal .
Qanun Kabupaten AcehTamiang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Petro Tamiang
-
14 hlm

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT Bank Aceh

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

QANUN NOMOR 2 TAHUN 2014.pdf

ENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PT BANK ACEH

2014

Qanun NO. 2, LD.2014/NO.2

Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT Bank Aceh

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke dalam modal saham PT. Bank Aceh.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; QANUN Aceh No. 5 Tahun 2011; QANUN Kabupaten Aceh Tamiang No. 15 Tahun 2010.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada PT Bank Aceh.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
4 hlm

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 3 Tahun 2013

Pembentukan PT Petro Tamiang

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Nomor 3 Tahun 2013 Pemben...T. Petro Tamiang.pdf

PEMBENTUKAN PT PETRO TAMIANG

2013

Qanun NO. 3, LD.2013/NO.3

Qanun tentang Pembentukan PT Petro Tamiang

ABSTRAK:

PT. Petro Tamiang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pengaturan mengenai organ perseroan serta ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memperjelas mengenai persyaratan,tugas dan tanggung jawab serta hak Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisarisdan karyawan perseroan.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 35 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; KEPMENDAGRI No. 50 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN Aceh Tamiang No. 7 Tahun 2008; QANUN Kabupaten Aceh Tamiang No. 5 Tahun 2010.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan dan Badan Hukum, Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, Tahun Buku dan Laporan Keuangan, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Taggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Karyawan, Pembubaran, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal .
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Daerah (PD) Petro Tamiang
-
20 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Permendagri Nomor 71 Tahun 2016.doc

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Subsidi, PSO

Download file:

Permendagri Nomor 70 Tahun 2016.doc

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Permendagri Nomor 48 Tahun 2016.doc

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Aset Desa

Abstrak

APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

Permendagri No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Download file:

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Struktur Organisasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minurn

Download file:

Permen No.02-2007 organPDAM.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.