Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Irigasi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung No.16 Tahun 2009 tentang Irigasi maka perlu dibentuk
Komisi Irigasi di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi
Irigasi Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup pengaturan, kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja, prosedur pemilihan dan penetapan komisi irigasi, hubungan kerja antar komisi irigasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2009.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 62 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwu dal= ranks meningkatkan pclayanan pcminan Leila& nussyarakat
dittrapkun pola relay arum pent inan sato pinta; bahwa berdasatkun Petaturan Dacrah Kos Banstbam Nomor 12 Tabun 2008
ienumg Pembentukun Orgamsam dan Tam Kuria lembaga Teknia Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praia Kota Banyarbaru; bahwa dalam rangka leyelasan operasionaiisasi pclayanan pcnjinan terpadu
pada Bedan Pelasunun Petaluma Terpadu Kuta Banjarbatu perlu &dank=
proses dui pcnyelenge-itaan pclayanan peniman ierpodu stun pinta .
bahwa berdasarkan penimbangan se-S.32,1111mila dimaksud pada bumf a. hum(
b Jan burial c di alas perlu menetapkan dengan Perattuan Walikotn;
Undang-Undang Nomor 9 Tahan1999; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1947; Undang-Undimg Nomor 34 Tabun 2000; Undang.Undang Nomor 32 Tahurt 2004; Peraturan Pcmcrintah Nomor 66 Tahun 2001; Praia= Pcmerinwhan Nnnuu 5R 1 anon 2005; Pcruuran Pernierinuh Nomor 38 Fabian 2007; Peraturan Mental Datum Negeri Nomor 24 Tabun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjazbaru Noma 12 Tabun 2008; Peraturan Daerah Kota Itanjarbuu Nomor I Lilian 2009.
Peraturan Walikota tentang Prosedur Perizinan Terpadu SAW PIN 111 PADA BP2T KOTA BANJARBARu yang berisi ; Ketentuan Umum; Prinsip Pelayanan; Jenis Pelayanan; Prosedur Pelayanan Peruinan; Tata Bangunan Kerja; Pendanaan; Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kriteria tentang kerusakan rumah roboh dan besaran bantuan belum diatur dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana tanggap darurat, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Supati Pati Nomor 9 T ahun 2009; Peraturan Supati Pati Nomor 56 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati Bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 diubah
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 63 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah yang efisien dan efektif, maka dipandang perlu menyusun Standar Satuan Harga (ssh) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004m UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Kepres No.39 Tahun 2001, Kepres No.80 Tahun 2003, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perbup No.1 Tahun 2008, Perbup No.81 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Perubahan Standar Satuan Harga (SSH) Terdiri Atas 7 Pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 4 halaman;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan KPU No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Mencabut :
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 63, jdih.kpu.go.id : 25 hlm
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 63 Tahun 2009
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2009/No.57 Seri E Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dl Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan pupuk guna
kepentingan petani, maka berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009
telah dialokasikan pupuk bersubsidi untuk
Kabupden/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2010; bahwa guna memberikan pedoman dalam
pendistriousian pupuk sesuai dengan kebutuhan
masinc-masing Kecamatan dan untuk menjaga tingkat
harga pupuk di Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Alokasi dan Harga Ecerah Tertinggi
(HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
sektor pertanian di Kabupaten Purworejo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainiana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2010;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/UM/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/Tp.270/7/1985; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/7/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 63 Tahun 2009
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Sleman No. 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 T ahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008
Dalam PERBUP ini mengatur mengenai Tujuan; Tugas dan Kewenangan Camat; Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Camat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2009.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, maka semua Keputusan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
