Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMEIRNTAH KABUPATEN TAMBRAUW
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, meliputi; a) lingkungan Pengendalian; b) penilaian risiko; c) kegiatan pengendalian; d) informasi dan komunikasi; dan e) pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 37.A Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 37.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH (UPTD) BALAI BUDIDAYA IKAN
INDOMUT KECAMATAN BACAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yakni Pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk melaksakan Kegiatan Teknis Operasional dan/ atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu dan juga dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukann Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budidaya Ikan (BBI) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selata.n Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 31 Tahun 2020.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH (UPTD) BALAI BUDIDAYA IKAN INDOMUT KECAMATAM BACAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
05 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21.A Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan formulasi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Pengunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai perubahan atas Perbup Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. Perubahan dilakukan pada pasal 6 dan pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 68a Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fungsi, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa guna memperluas cakupan, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Siak maka perlu dilakukan penambahan pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru pada Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Kandis;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 63 (enam puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas Fungsi dan Wewenang; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabata; Pendanan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
9 Halaman; Lampiran 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 119 A Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 119 A, Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 119.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi
ABSTRAK:
ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja.
UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, Permendagri No 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Perda Kab. Ngawi Nomor 8 Tahun 2021.
pedoman dalam penyesuaian sistem kerja di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang memuat mekanisme kerja dan proses bisnis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
mencabut :
a. Pasal 26 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Pasal 29 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pasal 42 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan;
d. Pasal 34 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
e. Pasal 29 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Pasal 24 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
g. Pasal 26 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;
h. Pasal 36 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja;
i. Pasal 26 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;
j. Pasal 43 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
k. Pasal 27 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
l. Pasal 23 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Pasal 26 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika dan Persandian;
n. Pasal 21 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
o. Pasal 29 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
p. Pasal 33 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
q. Pasal 24 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
r. Pasal 26 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
s. Pasal 21 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t. Pasal 21 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
u. Pasal 48 Peraturan Bupati Ngawi Nornor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
v. Pasal 26 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
w. Pasal 20 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
42
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1.A Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN UANG SAKU BAGI TIEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM KEGIATAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium,Perjalanan Dinas Dalam daerah Negeri,Rapat atau Pertemuan Di Dalam Dan Diluar Kantor,Pengadaan Kenderaan Dinas,Dan Pemeliharaan berpedoman pada Standar harga satuan regional; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan intern oleh Tiem Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang lebih professional dan berintegritas, maka perlu diberikan uang saku sebagai kompensasi kepada Tiem pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan intern; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Saku bagi Tiem Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
.Pasal 3 ayat (2 ) Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Prinsip efisiensi,efektifitas,kepatutan,dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang -undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PEMBERIAN UANG SAKU BAGI TIM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM KEGIATAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
06 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1.A.2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.A.2, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1.A.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSlAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cara, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Tata Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pelaksanaan Pemberia Hibah dan Bantuan Sosial; b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetepakan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera SeIatan.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Unclang Nornor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Repu blik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Sela.tan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Sela.tan Nomor 14 Tahun 2021; 22. Peraturan Bupati Halmahera Sela.tan Nomor 19 Tahun 2023.
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSlAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
16 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2.A Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganggaran dan penyelesaian belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran dengan tertib; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab V huruf T angka 1 huruf h; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Meriteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022.
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
12 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2.A.1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.A.1, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2.A.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang BESARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimdal Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2023; b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Frokopimda) sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada personalia Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diberikan honorarium yang besarannya diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undangg-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 40. Tahun 2004; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomopr 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 05 tahun 2022.
BESARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
03 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3.A Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGARAAN KEARSIPAN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat ( 3 ) Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Penyelengaraan Kearsipan Di Tingkat Kabupaten/ Kota Merupakan Tanggung jawab kepala daerah Sesuai dengan kewenangannya; b.bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis yang di dalamnya terlampir Kode Klasifi.kasi, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang -undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang -undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PENYELENGARAAN KEARSIPAN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
08 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
