Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2018
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang Menggunakan Website Dan Akun Media Sosial Milik bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penerapan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun media sosial, maka data, pesan dan informasi yang disampaikan harus tertata, akurat dan efisien
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2009, Perda Kab Sintang No. 11 Tahun 2009, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19561 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memberikan rekomendasi bahwa di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sampah Kelas B; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Ketentuan umum, pembentukan, kedudukan,susunan organisasi dan tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, jabatan UPTD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19561 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memberikan rekomendasi bahwa di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Obyek Wisata Kelas B; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, jabatan UPTD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Menteri Dalam
Negeri untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan
penghapusan pengenaan pungutan terhadap dokumen
kependudukan termasuk meniadakan denda adminstratif dalam
pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2015 tentang Denda Administratif Keterlambatan
Pengurusan Dokumen Kependudukan.
ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2010
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19561 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang memberikan rekomendasi bahwa di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Wilayah I , Wilayah II dan Wilayah III Kelas B; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, jabatan UPTD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa persiapan Simpang raya Kecamatan Sungai Ambawang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya serta Desa Smpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; pembentukan, cakupan wilayah dan batas desa; Pemerintahan desa; Pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian. Petunjuk teknis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD dapat disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 20 Tahun 2007; Perda No. 27 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas bendahara penerimaan OPD, tugas bendahara penerimaan PPKD, tugas bendahara pengeluaran OPD, tugas bendahara pengeluaran PPKD dan tugas BUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
7 hlm, Lampiran : 92 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
