Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha Di KM 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa pecumahan merupakan kelompok rumah yang
berfungsi sebagai tempat linggal yang ditengkopi
dengan sarana elan orasarana lingkungan yang
terstruktur; bahwa untuk Lerwuiudnya lingkungan human yang
borkuaidas, perlu diatur dun ditetapkan dengan
Peraturan Walken' tentang Kawasan Permukiman Kota
Citra Graha di Km 18 Keturahan Landasan Lain Baud
Kecamatan Liang Anggang Kota Bantarbaru;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-UrKlang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 38 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tabun 1999; Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tabun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tabun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun Tahun 2006; Peraturan Pemenntain Nomor 26 Tahun 2008; Peratumn Menton Dalam Negen Nomor 8 Tahun 1998; Keputusan Menten Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 327/KPTSMA/2002; Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 147 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjamaru Nomor 2 Tahun 2008; Keputusan Walikola Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000; Keputusan Waliketa F3anmebaru Nemec 262 Tahun 2004; Keputusan Waiikota Banjarbaru Homer 27.A Tahun 2009.
Peraturan Walikota tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha Di KM 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Langgang Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup Rencana Kawasan; Pengendalian Pembangunan; Pengawasan Dan Pembinaan; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2009.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009 NOMOR :
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Usaha Bidang Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) jo. Pasal
21 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Retribusi Izin Usaha Bidang Informasi dan Komunikasi, maka
dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Usaha Bidang Informasi dan
Komunikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Usaha Bidang Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
BAB IV TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
BAB V TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BAB VI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
BAB VII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN RETRIBUSI DAERAH
BAB IX KEBERATAN
BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 49 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 44.4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2009/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa denaari telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora, dan dala!n rangka kelancaran pelaksanaan Penatausahaan Pcnerimaan Daerah, maka perlu menetapkan batas waktu penyetoran penerimaan daerah; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Daerah:
Undang-Undang Noraor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undana Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Talnm 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor SS Tatum 2005; Peraturan Pemerintah Nomor S6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahmt 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas waktu penyetoran penerimaan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2009.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kubu Raya Kepada Wakil Bupati Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Bupati dan Wakil Bupati sama-sama memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tugas Wakil Kepala Daerah, maka perlu didelegasikan beberapa kewenangan Bupati guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangungan dan kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kubu Raya kepada Wakil Bupati Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.18 Tahun 1997; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perbup Kubu Raya No.1 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian Sebagian Wewenang; Tugas dan Wewenang Wakil Bupati; Tatacara Pelaksanaan Wewenang; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2009.
5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Bakti Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum dapat
menyediakan Rumah Jabatan bagi Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masa bak:ti
Tahun 2009-2014; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan
tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu rnenetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang Tunjangan Perumahan
Wakil Ketua dan Anggota Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang masa bakti Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran
2010;
Dasar Hukum dari Peraturan Wali kotaini adalah :Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; PP No 24 tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 25 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besaran tunjangan perumahan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (Forpi) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 37/KEP/2008 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Agreement Betwen The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Sosialist Republic Of Srilangka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passport (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilangka tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 49, jdih.kemdikbud.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar Hewan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
